KAPRa: Pemasangan Stickering BBM Bersubsidi Mempermalukan Rakyat Aceh

Menanggapi hal itu, Ketua KAPRa (Kaukus Advokat Pro Rakyat) M. Arief Hamdani, SH, C.L.A menilai kebijakan itu salah kaprah.
KAPRa
Ketua KAPRa (Kaukus Advokat Pro Rakyat) M. Arief Hamdani, SH, C.L.A. Foto HO Acehsatu.com

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH –  Pemerintah Aceh bersama PT. Pertamina (Persero) meresmikan program stickering bahan bakar minyak jenis premium dan solar bersubsidi di Aceh.

Menanggapi hal itu, Ketua KAPRa (Kaukus Advokat Pro Rakyat) M. Arief Hamdani, SH, C.L.A menilai kebijakan itu salah kaprah.

Pasalnya, nilai pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan sangat merugikan rakyat karena tolak ukur dan mekanisme yang tidak jelas dan kurang tepat.

“Bagaimana tidak dengan pemberlakuan tersebut pemerintah Aceh hanya bermaksud untuk mempermalukan rakyat, setiap kendaraan roda empat harus dipasangi stiker pengguna bahan bakar bersubsidi,” kata M. Arief Hamdani dalam pernyataannya kepada ACEHSATU.com, Kamis (20/8/2020).

Dengan demikian anggapan pemerintah siapa yang bersedia dipasangi stiker pengguna bahan bakar bersubsidi tersebut adalah orang yang tidak mampu.

“Yang seharusnya malu adalah para pejabat pemerintah yang korupsi uang anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat bukan malah mempertontonkan sebuah kebijakan untuk mempermalukan rakyatnya,” tambah M. Arief Hamdani.

Menurutnya, kebijakan yang tidak jelas dan sangat kontraproduktif dengan kondisi ekonomi masyarakat Aceh di tengah pandemi covid 19.

Karena seharusnya kehadiran pemerintah merupakan sebuah keniscahyaan untuk membantu rakyat bukan malah sebaliknya.

“Rakyat berhak untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi karena rakyat yang naik kendaraan roda empat bayar pajak jadi kenapa harus dibatasi dengan embel-embel stiker,” katanya.

“Jadi kalau saya berikan contoh di Malaysia jelas siapa yang boleh mengisi bahan bakar bersubsidi dan siapa tidak, pembatasannya adalah setiap mobil yang 1500 CC ke bawah berhak untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi dan setiap mobil yang 1600 CC ke atas tidak berhak untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi karena sudah masuk kategori mobil mewah dan pasti pemiliknya mampu untuk mengisi bahan bakar non subsidi,” ungkap advokat ini.

Asisten II Setda Aceh T. Ahmad Dadek, melaunching program stikering BBM Premiun dan Solar bersubsidi untuk masayarakat, di SPBU Lamnyong, Banda Aceh, Rabu (19/8/2020). Hanya mobil yang telah ditempeli stiker ini nantinya dapat membeli premiun dan solar bersubsidi di SPBU. Foto HO/Acehsatu

Di samping itu M. Arief Hamdani menambahkan, dasar hukum pembatasan bahan bakar bersubsidi baru hanya sebatas Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 540/9186 tahun 2020.

Idealnya untuk sebuah kebijakan yang sifatnya menyangkut kepentingan masyarakat maka harus dengan Peraturan Gubernur, akan tetapi sebuah kebijakan yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat.

“Pemerintah Aceh seharusnya lebih lebih peka dengan  kondisi masyarakat hari ini. Landasan yuridis, filosfis, sosiologis sebaiknya menjadi acuan pemerintah dalam setiap kebijakan sehingga tidak asal-asaln,” katanya.

Apalagi secara yuridis pemerintah daerah sah-sah saja membuat batasan dengan kebijakan tersebut  akan tetapi secara filosofis dan sosiologis begaimana kondisi sosial kita di tengah pandemi corona sekarang.

Dikatakan, seharunya pejabat yang menangani masalah ini punya rasa dan peka terhadap kegelisahan rakyatnya bukan malah mempermalukannya.

“Saya mau ambil contoh lagi sekarang yang dekat dengan kita yakni sopir transportasi online yang menggunakan mobil pribadi untuk mencari nafkah apakah itu harus dibatasi dan harus permalukan dengan kebijakan pemerintah ini,” sergahnya.

Sementara itu Sektretaris KAPRa, Advokat Rahmad Hidayat SH MH mengatakan dalam UUD 1945 secara nyata-nyata dan jelas dalam Pasal 28G ayat 2  menyatakan “hak warga negara untuk bebas dari penyiksaan. Setiap warga negara tidak berhak untuk disiksa dan direndahkan martabatnya”.

“Dengan bermaksud untuk mempermalukan seperti tujuan pemerintah Aceh dengan pemasangan stiker guna pembatasan bahan bakar bersubsidi kami kira sengat bententangan dengan amanah UUD 1945 pasal 28G ayat 2 tesebut,” katanya.

Karena menurutnya, setiap warga negara tidak boleh direndahkkan martabatnya dengan cara mempermalukan mereka, di samping itu dalam Pasal 28H ayat 2 UUD 1945  menyatakan  “Hak warga negara untuk mendapatkan kemudahan demi keadilan.

Tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap warga negara dalam mencapai persamaan dan keadilan. Setiap warga negara berhak mendapat kemudahan dan akses khusus guna mendapatkan kesempatan dan manfaat dari suatu hal”.

Asisten II Setda Aceh T. Ahmad Dadek, melaunching program stikering BBM Premiun dan Solar bersubsidi untuk masayarakat, di SPBU Lamnyong, Banda Aceh, Rabu (19/8/2020). Hanya mobil yang telah ditempeli stiker ini nantinya dapat membeli premiun dan solar bersubsidi di SPBU. Foto HO/Acehsatu

Untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi kami kira setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kemudahan dan keadilan dalam mengakses untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat dari suatu hal,” tambahnya.

Sementara yang dimaksud suatu hal di sini kesempatan dan manfaat yang sama dari bahan bakar bersubsidi yang tidak lain juga bersumber dari pajak setiap warga negara.

“Jadi kenapa Pemerintah Aceh seolah-seolah menjadi contoh yang baik untuk pemerintah daerah lain dalam melaksanakan kebijakan ini, padahal kebijakan ini jelas mempermalukan rakyatnya,” kata Rahmad Hidayat.

“Kami ada dan bersama rakyat akan menempuh jalur hukum sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia baik gugatan maupun tuntutan terhadap kebijakan tersebut,”  pungkas Rahmad Hidayat, SH,. MH. (*)