Kapal pengeruk emas di aceh barat

Kapal Pengeruk Emas Ilegal Beroperasi di Sungai Tutut Aceh Barat, Milik Investor China

Kapal pengeruk emas tersebut diketahui milik PT. Indoasia Mineral Persada. Perusahaan ini, menurut Mahdinur, tidak memiliki IUPOP emas.

ACEHSATU, ACEH BARAT – Video sebuah kapal pengeruk emas beroperasi di Sungai Tutut, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat beredar di media sosial.

Dalam video tersebut tampak sejumlah pekerja Warga Negara Asing (WNA) asal China.

Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur, kepada wartawan mengatakan, kawasan tersebut sudah ada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) emas yang dipegang oleh Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA).

Kapal pengeruk emas tersebut diketahui milik PT. Indoasia Mineral Persada. Perusahaan ini, menurut Mahdinur, tidak memiliki IUPOP emas.

“Sepengetahuan saya, Koperasi Putra Putri Aceh itu rekanan PT. Indoasia Mineral Persada,” sebut Mahdinur.

Sebelumnya video aktivitas pengerukan emas menggunakan kapal dan operatornya WNA China heboh di media sosial. Berbagai reaksi dilontarkan netizen.

Sementara itu, Humas PT. Indoasia Mineral Persada, Fitra membantah kapal yang beroperasi Sungai Tutut itu milik perusahaan mereka.

“Itu kapal milik usaha penambangan emas Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA),” katanya.

Namun informasi yang disampaikan Fitra dari Humas PT. Indoasia Mineral Persada juga tidak diterima oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) KPPA, Munawir.

Munawir juga membantah kapal keruk tersebut milik KPPA.

Bahkan, Munawir menyebut kapal keruk tersebut milik investor asal China yang bekerjasama dengan PT. Indoasia Mineral Persada.

“Kapal keruk tersebut adalah milik investor dari China bekerja sama dengan PT. indoasia, jika kapal tersebut milik KPPA maka otomatis yang akan melaporkan terkait aktivitas kapal dan launching [peluncuran] kapal tersebut pada hari Sabtu [18 Mei 2024] yang mengundang pihak yang terkait adalah pihak KPPA untuk peresmian kapal,” ungkap Munawir.

Akan tetapi, kata Munawir, pada saat launching peresmian kapal keruk emas ini, KPPA sendiri tidak memperoleh pemberitahuan  dari PT. Indoasia yang merupakan vendor perusahaan itu.

Karena itu, menurut Munawir, pihaknya berkesimpulan bahwa PT. Indoasia tidak memiliki etika dalam berbisnis.

Sebelumnya Munawir mengaku telah menyurati direktut PT Indoasia Mineral Persada perihal penangguhan pergerakan kapal ke area IUP KPPA.

Surat itu dilayangkan pada 12 Mei 2024 sebelum PT. Indoasia selaku vendor wajib memenuhi peraturan yang berlaku, sebelum kapal tersebut mejalankan aktivitas pertambangan di dalam area IUP KPPA. ***

AcehSatu Network
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.