Langsa

Kadisdukcapil Langsa Imbau Masyarakat Waspadai Hoax Daftar SIM HP dan Pungli Pengurusan Kependudukan

Prosedur dalam kepengurusan kependudukan seperti; Akte, KTP, KK, Surat Pindah, Akte Perkawinan, Akte Kematian semuanya itu gratis.

Foto | Muhrain

ACEHSATU.COM | LANGSA – Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) Kota Langsa, Aji Asmanuddin S Ag MA mengimbau agar warga Langsa waspada terhadap hoax terkait daftar SIM handphone pakai NKK (Nomor Kartu Keluarga) juga hindari pungli pengurusan surat kependudukan.

Saat ditemui ACEHSATU.COM, di Lapangan Merdeka Kota Langsa, Rabu (29/11/2017), Aji Asmanuddin baru saja melaksanakan kegiatan Perekaman KTP elektronik secara gratis yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai 12.00  WIB bersama timnya.

Melalui keterangannya terkait isu yang berkembang berupa berita bohong (hoax) terkait persyaratan mengaktifkan nomor SIM handphone wajib menyertakan info Nomor Kartu Keluarga (NIK) juga penyertaan nama ibu kandung itu adalah bohong.

“Jangan mudah mempercayai syarat pengaktifan SIM hape pakai data KK dan nama ibu kandung segala, itu bohong dan merugikan,” ungkap Aji.

“Nama ibu kandung itu sangat terkait dengan pertanyaan di waktu buka rekening bank, jadi jangan asal percaya, bisa bahaya dan merugikan,” urainya.

Sejauh ini belum ada informasi yang konkret dari kementrian. Ketika sudah ada surat edaran resmi dari lembaga terkait seperti Surat Edaran Menteri misalnya, maupun Surat Edaran Resmi dari Dinas Kependudukan dan Capil baru disampaikan ke masyarakat sampai ke gampong-gampong.

“Seperti biasa saja dulu, isu berkembang jangan langsung yakin, waspadai berita hoax harus ditelusuri dulu,” anjurnya.

Terkait pungutan liar (pungli) yang masih saja dialami masyarakat saat ini, Kadis Aji Asmanuddin menyatakan bahwa prosedur dalam kepengurusan kependudukan seperti; Akte, KTP, KK, Surat Pindah, Akte Perkawinan, Akte Kematian semuanya itu gratis.

“Kita tegaskan di sini, bahwa jika ada pungli, itu tidak tanggung jawab kita lagi, jika ada pengutipan oknum, sudah dihimbau dari dulu, itu tidak ada kaitan dengan kita,” ungkapnya.

Imul, salah satu staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan keterangan terkait pembuatan KTP elektronik gratis saat itu bahwa tidak perlu memperpanjang atau membuat KTP baru jika KTP elektronik yang sudah dimiliki warga telah tertera tahun 2017 meskipun sudah habis masa.

“Jika KTP yang dimiliki tertera masa berlaku sampai dengan tahun 2017 maka tidak perlu dibuat e-KTP baru atau diperpanjang, kecuali telah ada perubahan status misalnya status perkawinan di tahun 2017 sudah berubah dari “belum kawin” ke “sudah kawin”, maka KTP yang dimiliki harus diubah, akibat telah beda status dari sebelumnya,” ujar Imul saat diwawancara.

“Karena beda status, maka wajib mengganti KTP, alasannya sebab status  awalnya  belum kawin, sekarang (2017) sudah berstatus kawin. KK orang tua si pemilik KTP pun akan berubah, dipecah jadi dua KK. Maka akan dikeluarkan dua KK baru,” tutupnya mengakhiri keterangan.

Dianjurkan bagi warga agar menjumpai pihak kelurahan atau gampong masing-masing terkait perubahan status di KTP. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top