Aceh Singkil

Kabinet Zaini Dinilai Abaikan Barat Selatan dan Tengah Tenggara Aceh

Laporan Firmansyah

ACEHSATU.COM, Banda Aceh – Pemerintah Aceh dinilai tidak serius memperhatikan nasib pembangunan kawasan pantai barat-selatan dan tengah-tenggara Aceh. Program kerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) juga dianggap bertolak belakang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2012-2017.

Demikian antara lain pernyataan Koordinator Barisan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil Jirin Capah, Kamis (3/3/2015) malam.

Berdasarkan kajian pihaknya melibatkan Barisan Mahasiswa dan Pemuda Kota Subulussalam dan Lembaga Solidaritas untuk Rakyat Daerah Terpencil (SuRaDT) ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan dicanangkan Gubernur Aceh dengan program yang dijalankan SKPA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2016.

Dicontohkan pembangunan komunitas adat daerah terpencil, yang merupakan salah satu program prioritas termaktub dalam Pergub Nomor 70 Tahun 2017 Tentang RPJM Aceh Tahun 2012-2017. Dia menilai hal tersebut tidak lebih dari goresan di atas kertas saja.

“Padahal Gubernur Aceh telah menginstruksikan agar semua jajarannya memperhatikan pembangunan Aceh Singkil, Subulussalam dan daeraj terpencil lainnya seperti Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Bahkan Gubernur Aceh sengaja turun untuk memperhatikan daerah-daerah tersebut,” ujarnya.

Menurut alumni Fakultas Ekonomi Unsyiah ini, publik pantas menaruh kecewa terhadap kinerja Pemerintah Aceh saat ini. “SKPA justeru tutup mata dengan semua itu. Hal ini kemudian berdampak kepada anggapan publik yang terkesan titah Gubernur Aceh hanya cukup diiyakan saja tapi tidak untuk dilaksanakan,” katanya.

Untuk itu, terang Jirin, pihaknya telah melayangkan pernyataan terbuka mendesak agar Gubernur Aceh lebih berani mengevaluasi kinerja SKPA yang selama ini hanya bermuka manis tapi justru tidak merealisasikan amanah dan mengabaikan persoalan-persoalan masyarakat.

Gejolak pemekaran yang akhir-akhir ini kembali muncul juga tidak terlepas dari masih lemahnya perhatian Pemerintah Aceh terhadap pembangunan di kawasan di Barat Selatan dan Tengah Tenggara.

Kabupaten Aceh Singkil, misalnya, merupakan satu-satunya kabupaten tertinggal di Aceh. Penetapan Aceh Singkil sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal periode 2015-2019.

Perpres tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 dan 3 Perpres Nomor 131 tahun 2015 dijelaskan tentang indikator dan sub indikator suatu daerah dikatakan tertinggal.

Adapun kriteria daerah tertinggal dilihat dari perekonomian daerah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top