oleh

Judicial Review ke MA, Mahasiswa: pemerintah harus transparan, atau kami turun kejalan dengan jumlah lebih besar

-Banda Aceh, Nanggroe-115 views

BANDA ACEH – Mengenai gugatan terhadap izin pertambangan PT EMM yang diajukan Pemerintah Aceh ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum membuahkan hasil positif, maka Pemerintah Aceh berencana mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu, mahasiswa yang telah melakukan aksi demo besar-besaran di Kantor Gubernur Aceh beberapa bulan lalu mengatakan sangat mendukung langkah tersebut.

Alfianda, Menteri Advokasi dan Kajian Aksi DEMA UIN Ar-Raniry mengatakan tindakan tersebut sangat tepat. Akan tetapi, ia sangat menyesalkan atas sikap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memberikan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT EMM.

“Kami mendukung dan tetap mengawal kinerja tim percepatan penyelesaian sengketa PT EMM untuk melakukan judicial review,” ujarnya pada Sabtu (20/7/2019) Pagi ke Acehsatu.com.

Menurutnya, hal itu merupakan bentuk tindakan yang sangat tepat dalam kebijakan izin pertambangan antara kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh.

Ia menuntut agar tim percepatan penyelesaian sengketa PT EMM tidak lalai dan segera mempersiapkan dokumen-dokumen permohonan keberatan atas izin pertambangan PT EMM yang ingin diajukan nanti nya.

“Kami menuntut agar judicial review bukan hanya sekedar wacana tapi dibutuhkan realita dan fakta agar seluruh masyarakat Aceh tahu bagaimana perkembangan atas permasalahan ini,” kata Alfianda yang menjadi orator aksi mahasiswa tolak PT EMM di Kantor Gubernur beberapa bulan lalu.

Demo mahasiswa Aceh tolak tambang PT EMM di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (10/4/2019). Foto: Ist

Selain itu, ia mengatakan pihak Pemerintah Aceh harus transparansi terhadap kasus penyelesaian izin pertambangan ini.

“Kami meminta transparansi baik dari pertama permohonan judicial review hingga proses persidangan dan sampai dengan hasil dari proses gugatan tersebut ke Mahkamah Agung,” harapnya.

Jika hal tersebut tidak diindahkan oleh Pemerintah Aceh, maka mahasiswa kata Alfianda akan kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya.

“Kalau seandainya Pemerintah Aceh tidak melakukan transparansi dan lalai dalam tanggungjawabnya terhadap kasus ini, maka kami mahasiswa tidak akan tinggal diam, kami mengawal bukan cuma melihat tapi juga akan melakukan pergerakan seperti yang sudah-sudah,” tegasnya. (*)

Komentar

Indeks Berita