oleh

Jika bukan Mengkriminalisasi Irwandi, KPK Harus Seret Sejumlah Pejabat Lain

ACEHSATU.COM – Kasus suap Dana Otonomi Khusus (DOKA) 2018 yang melibatkan Irwandi Yusuf sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/2/2019) memasuki babak baru.

Pasalnya, ada sejumlah fakta baru yang muncul ke permukaan.

Pengungkapan fakta yang mengejutkan itu disampaikan Direktur PT Tempura Alam Nanggroe, Dedi Mulyadi yang bersaksi dalam kasus suap DOKA 2018 tersebut.

Dedi bersaksi untuk terdakwa Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf dan dua terdakwa lain, yakni Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Dedi menyebut nama staf Nasir Djamil yang bernama Rizal telah menerima uang Rp 1 miliar.

Seperti dilansir dari sejumlah media nasional di Jakarta, Rizal adalah Asisten Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil.

BACA: Benarkah, Dakwaan untuk Irwandi Rekayasa KPK?

“Tapi Bang Nasir Djamil enggak tahu apa-apa itu. Urusan itu tidak dengan Bang Nasir. Yang menawarkan pekerjaan itu si Rizal kepada saya,” ucap Dedi saat bersaksi dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi tersebut, seperti dilansir Kumparan.com.

Fakta lainnya adalah, Dedi juga mengaku sudah pernah memberikan kepada Jufri, mantan Bupati Abdya senilai Rp1,5 miliar.

Aliran dana itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum KPK mengonfirmasi catatan keuangan Dedi. Dokumen tersebut ditemukan penyidik saat menggeledah rumah Dedi beberapa waktu lalu.

BACA: Hukum Publik Versus Fakta Politik

“Ini ada catatan-catatan yang perlu dijelaskan, banyak sekali. Ada catatan yang berhubungan dengan pemberian sejumlah uang, Saudara Linda. Saya (Dedi) juga pernah memberikan 1,5 miliar rupiah kepada Jufri, Bupati Abdya (Aceh Barat Daya),” kata Jaksa Ali Fikri membacakan dokumen tersebut kepada Dedi.

Sejumlah nama dan catatan juga disebut dalam sidang tersebut.

Sejumlah nama dan catatan itu seperti BI-Pilkada, TS-Rp 1 miliar, kewajiban 2017, PT TS-Rp 1,6 miliar, Zal, Nasir Jamil Rp 1 miliar, P Muslim Rp 310 juta, kewajiban Abdya 2017-Rp 280 juta, dan mobil Toyota Rp 250 juta.

 ‘PT TS’ seperti diansir sejumlah media nasional merujuk pada seseorang bernama Teuku Samaindra, mantan bupati Aceh Selatan.

Uang sejumlah Rp 1,6 miliar untuk T Samaindra terkait pembelian alat.

Sementara untuk Linda, Dedi mengatakan uang tersebut terkait pembelian proyek dari Linda. Selain itu, untuk Jufri Hasanuddin (mantan bupati Aceh Barat Daya) yang turut disebut, uang itu merupakan pinjaman yang telah dikembalikan Jufri.

BACA: Pertanyakan Fungsi KPK di Aceh, GAM Oposisi Minta Jokowi SP3 Kasus Irwandi

‘Nyanyian Dedi” itu pun menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri sejumlah indikasi korupsi yang dilakukan para pejabat di Aceh, mulai dari Anggota DPR asal Aceh hingga para mantan kepala daerah di Aceh.

Publik di Aceh tentu kaget dan juga pasti ingin sejumlah fakta baru yang terungkap di persidangan ini tidak hanya digunakan untuk menjerat Irwandi Yusuf –Gubernur Aceh nonkatif.

Meski Dedi mengaku telah memberikan uang kepada Irwandi Yusuf yang diminta oleh Teuku Saiful Bahri sebesar Rp 1 miliar.

Namun publik di Aceh tentu berharap, uang aliran dana suap dari Dedi ini bisa diungkap secara terang benderang.

Sehingga, kasus suap DOKA ini jauh dari pada stereotip berdimensi politik –seperti opini yang berkembang di sebagian masyarakat Aceh bahwa kasus Irwandi terkesan bagian dari upaya kriminalisasi. (*)

Komentar

Indeks Berita