JASA Kecewa dengan Sikap Pemerintah dan DPRA Terkait Kunker ke Amerika Serikat

Selain pendidikan kita juga punya masalah di kemiskinan, kita bisa menggunakan anggaran tersebut untuk membangun rumah kaum dhuafa. Membangun rumah dhuafa juga masalah yang sangat mendesak di Aceh.
Juru Bicara Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Datul Abral kepada Acehsatu.com pada Kamis
Juru Bicara Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Datul Abral kepada Acehsatu.com pada Kamis (12/05/2022) menyampaikan prihatin atas sikap yang di ambil oleh pemerintah Aceh dan DPRA

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – JASA Kecewa dengan Sikap Pemerintah dan DPRA Terkait Kunker ke Amerika Serikat.

Agenda lawatan pemerintah Aceh dan DPRA dalam rangka kunjungan Kerja ke Rhode Island Amerika Serikat yang di agendakan pada 16 Mei sampai dengan 22 Mei 2022 mendatang menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat Aceh.

Juru Bicara Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Datul Abral kepada Acehsatu.com pada Kamis (12/05/2022) menyampaikan prihatin atas sikap yang di ambil oleh pemerintah Aceh dan DPRA.

Dirinya menilai pemerintah perlu memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan guna melihat perlu tidaknya kegiatan tersebut dilaksanakan.

“Penting tidaknya kunker itu dilakukan, kemudian apa manfaatnya. Urgensinya dimana”, Cetus Datul.

Seharusnya pemerintah Aceh dan DPRA harus memperhatikan dimana kita ketahui , Aceh selama ini daerah yang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Oleh karena pendapatan asli daerah yang minim maka dana tersebut harus digunakan sebaik mungkin untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Selain pendidikan kita juga punya masalah di kemiskinan, kita bisa menggunakan anggaran tersebut untuk membangun rumah kaum dhuafa. Membangun rumah dhuafa juga masalah yang sangat mendesak di Aceh.

Ini masalah hak dan hajat. Jadi pemerintah jangan hanya terpaku pada kunker saja. Silahkan dipilah-pilah mana yang lebih urgensi, Sebut Datul

Dimana menurut nya selama ini Pemerintah berjanji akan melakukan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Aceh.

Tapi nyatanya siswa di pedalaman sampai saat ini belum memperoleh hak pendidikan yang sama dengan siswa yang ada di kota.

Jadi Pemerintah tentunya harus sensitif juga dengan masalah seperti ini, perihal yang harus di prioritaskan dan perihal yang bisa di lakukan setelahnya.

Jangan sampai kita membuang-buang anggaran pada kegiatan kunker tapi hasilnya tidak ada seperti yang sudah-sudah, tutup Datul.

Untuk diketahui Daftar nama-nama yang akan melakukan kunker dari pihak Pemerintah Aceh terlampir dalam surat yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, tertanggal 7 Mei 2022.

Diurutan pertama Ada Syaridin selaku (kepala BPSDM Aceh), kemudian T. Ardi Darma (Karo Umum Sekda Aceh), Tuanku Muhammad MTA (Juru bicara pemerintah Aceh), mirza tabrani (Dosen Universitas Syiah Kuala), Yunita Arafah (Istri Gubernur Aceh), Chalili Putra (Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama), Reza Hidayat Syah (Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Non Aparatur), M Ahdi Satria (Pengolah Data Beasiswa).

Adapun wakil rakyat Aceh yang melakukan perjalanan dinas tersebut yakni Wakil Ketua I DPRA Dalimi, Wakil Ketua II Hendra Budian, Wakil Ketua III Safaruddin, dan anggota DPRA Alaiddin Abu Abbas.