oleh

Jaringan Demokrasi Indonesia Minta KIP Kota Langsa Fokus Persoalan Teknis

-Langsa-41 views

ACEHSATU.COM | LANGSA – Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kota Langsa harapkan, jelang 11 (Sebelas) hari menuju pemungutan suara Pemilu 2019. KIP Kota Langsa dan KIP Kabupaten/Kota se Aceh lebih fokus kepada persoalan teknis, karena saat ini tantangan bagi lembaga penyelenggara pemilu adalah meningkatkan partisipasi Pemilu 2019 serta meminimalisir kesalahan pada penyelenggara KPPS maupun pemilih di TPS.

Hal itu disampaikan Koordinator JaDI Kota Langsa Marida Fitriani, MP pada ACEHSATU.com, Sabtu, (6/4/19) di Langsa.

“Melihat pada pemilu sebelumnya Golongan putih (Golput) karena alasan ideologis cenderung tak signifikan. Justru alasan masalah teknis lebih banyak mempengaruhi Golput dan ketidakpahaman pemilih serta penyelenggara KPPS juga penyumbang tidak sah-nya suara pemilih di TPS” kata Marida.

Mantan aktifis perempuan Kota Langsa ini juga  mengatakan, untuk itu sebaiknya seluruh kekuatan dan sumber daya difokuskan kepada penguatan pada KPPS dan Pemilih.

Mantan komisioner KIP Kota Langsa ini mencontohkan ada petugas yang lalai tidak menyerahkan formulir C6 atau pemberitahuan memilih kepada semua pemilih. Disisi lain ada pula pemahaman yang salah bahwa C6 merupakan undangan memilih sehingga tanpa itu pemilih merasa tidak bisa memilih. Akibatnya mereka tak datang ke TPS walaupun sudah masuk daftar pemilih tetap. Kesalahan pemilih saat mencoblos surat suara, kesalahan KPPS pada perlakuan surat suara, prosedur adminitrasi di TPS, dan seterusnya.

Jadi prioritas saat ini adalah sosialisasi kepada petugas dan pemilih harus diperkuat baik berbentuk tatap muka maupun selebaran turun kebawah atau gunakan aparat PPK dan PPS serta Relasi ataupun kemitraan dan atau jaringan media serta stakeholder pemilu lainnya. Khusus di konteks pemilu 2019, KPU juga harus memastikan meluasnya penyebaran sosialisasi terkait pengaturan yang baru dikabulkan Mahkamah Konstitusi” ujarnya seraya menandaskan Peraturan itu terkait dengan surat keterangan (Suket) perekaman KTP-Elektronik bagi masyarakat yang tak memiliki KTP-el dan belum masuk daftar pemilih tetap.

Koordinator JaDI Kota Langsa Marida Fitriani | Foto: Jamil Gade

Selain itu kata Marida soal perpanjangan layanan pindah memilih dari sebelumnya 30 hari sebelum pemungutan suara menjadi 7 (Tujuh)  hari sebelum pemungutan suara. Diperlukan upaya penyelenggara (KIP Kab/Kota se-Aceh) agar ada Tips, metode dan inovasi sosialisasi yang mudah, murah dan partisipatif agar informasi sampai dan tercukupi kepada masyarakat pemilih.

Begitupula pemahaman regulasi dan prosedur yang sama antara KPU diatas sampai kepada KPPS soal pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019. Bisa menjadi berantakan dan tidak berguna semua tahapan yang berjalan, juga menjadi tidak berguna kecakapan yang ada pada Komisioner KIP langsa  apabila terjadi masalah serius pada hari Pemungutan Suara. Kedaulatan rakyat jangan terciderai akibat ketidakmasimal penyelenggara dalam bekerja dan melayani pemilih.

“Jangan sampai slogan KPU Melayani dan slogan Rakyat Berdaulat Negara Kuat justru terciderai hanya dalam satu hari saja” kata Marida.

Ditegaskan, saatnya seluruh kemampuan dan kecakapan yang didapatkan dalam semua rapat dan Bintek selama ini oleh KPU RI yang padat, juga memakan biaya banyak, baik perjalanan dinas maupun programnya menjadi tidak terdistribusi merata ke penyelenggara tingkat bawah maupun pemilih.

Komentar

Indeks Berita