oleh

Jangan Takut Intervensi Asing, Ketua Banleg DPRA: Kasus Homo Harus Dilanjutkan

-Nanggroe-40 views

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Ketua Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Alfarlaky menanggapi secara serius atas terungkapnya upaya intervensi yang dilakukan sejumlah lembaga asing terkait proses hukum kasus hubungan sesama jenis (homoseksual) yang terjadi di Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, pada 29 Maret 2017.

Menurutnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh harus tetap konsisten pada misi penegakan syariat Islam tanpa harus terpengaruh oleh tekanan pihak luar.

“Satpol PP dan WH atau penegak hukum lainnya tidak boleh terpengaruh sedikitpun. Kasus hubungan sesama jenis atau liwath ini merupakan perbuatan paling dilarang dalam Islam. Untuk itu, sekalipun diprotes HRW, kasus ini harus tetap dilanjutkan,” ujar Iskandar, Kamis (20/4/2017).

Politisi muda Partai Aceh ini juga menantang LSM atau organisasi luar negeri atau dalam negeri yang anti penegakan syariat Islam di Aceh untuk berdebat terbuka .”Ini adalah kewenangan perundangan khusus yang diberikan konstitusi kepada Aceh. Jangan coba-coba diintervensi oleh siapa pun. kita siap melawannya,”ungkapnya.

Mantan aktivis mahasiswa ini juga mengungkapkan memang banyak pihak yang tidak senang dengan lahirnya regulasi berupa qanun baik dalam soal Syariat maupun terkait pengdangkalan ibadah. Namun semua itu kata dia tidak boleh menyurutkan langkah Aceh untuk mewujudkan penegakan Aceh yang islami. “Kenapa mereka harus atur agama kita dan jual jual isum HAM.

Saat Islam dibantai di Myanmar, Suriah, Yaman, Palestina, Sudan, Afganistan, Irak, dimana mereka apa mereka buta dan tuli. Silakan mereka atur agama mereka dan kita atur agama kita. lakum dinukum waliyadin, ” Ujar alumni MUQ Langsa ini bernada geram.

Iskandar mengatakan, apabila kasus ini dihentikan hanya karena diintervensi lembaga asing yang kontra terhadap hukum syariat, maka secara otomatis akan memadamkan semangat Aceh dalam menegakkan hukum syariat secara kaffah.

Ia juga mengungkapkan penolakannya terhadap campur tangan pihak asing terhadap urusan penerapan syariat Islam yang berlaku di Aceh. “Apalagi dengan meminta agar kasus pelanggaran syariat kategori berat untuk dihentikan. Ini sungguh hal yang tidak boleh ditolerir,” tegasnya.

Meski begitu, Iskandar mengapresiasi sikap Satpol PP dan WH yang secara terbuka menyatakan akan melanjutkan kasus homo ini. “Mudah-mudahan kejaksaan juga akan memiliki komitmen yang sama sehingga pelakunya dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal sesuai,” demikian Iskandar Usman.

Diberitakan sebelumnya, kasus hubungan sesama jenis (homoseksual) yang terungkap di Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, pada 29 Maret 2017 hingga kini masih ditangani Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh. Menjelang kasus ini dilimpahkan ke jaksa, tiba-tiba muncul intervensi (campur tangan) dari sejumlah lembaga asing.

Salah satu dari lembaga asing yang mengintervensi itu adalah Human Right Watch (HRW). Organisasi nonpemerintahan ini berpusat di New York City, Amerika Serikat, dengan mandat utama melakukan penelitian dan pembelaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

 

Komentar

Indeks Berita