Jakarta Catat Rekor Baru Corona, Anies Jadi Sasaran Kritik Politisi PDIP hingga Nasdem

Jakarta Catat Rekor Baru Corona, Anies Jadi Sasaran Kritik Politisi PDIP hingga Nasdem

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Angka kasus baru COVID-19 di Jakarta memecahkan rekor tertinggi pada Selasa kemarin, 9 Juni 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menjadi sasaran kritikan.

Berdasarkan data yang terpampang di situs corona.jakarta.go.id, pada Selasa (9/6/2020), DKI Jakarta mengalami penambahan 239 kasus baru. Dengan demikian maka total kasus COVID-19 secara akumulatif di Jakarta mencapai 8.279 kasus hingga saat ini.

Temuan 239 kasus baru itu mengalahkan catatan tertinggi sebelumnya, yakni pada 16 April silam yang berjumlah 223 kasus baru.

Sedangkan angka kesembuhan baru yang dimumkan berjumlah 164 orang, dengan angka kematian COVID-19 sebanyak 9 orang.

Selanjutnya, kasus terkonfirmasi COVID-19 tercatat berjumlah 8.276, terdiri dari 1.442 orang dirawat, 3.369 orang sembuh, 547 orang meninggal dunia, dan 2.918 menjalani isolasi mandiri.

Selain itu, terdapat 39.750 orang dalam pemantauan (ODP) dan 12.406 pasien dalam pengawasan (PDP).

Melansir detikcom, atas hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan angka kasus tersebut karena ada keterlambatan sampel pemeriksaan laboratorium.

“Penambahan jumlah kasus positif ini karena adanya pending sampel dari beberapa laboratorium swasta, yang mana pada Sabtu dan Minggu libur, karena itu pengerjaan spesimen dilakukan pada hari Senin, sehingga hasil tes sering meningkat pesat pada pelaporan hari Selasa,” ucap Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam keterangannya, Selasa (9/6/2020).

Dengan penambahan 239 tersebut, kasus Corona di DKI Jakarta menjadi 8.276 kasus positif. Dari kasus tersebut, jumlah orang yang sembuh sebanyak 3.369 orang, dan meninggal sebanyak 547 orang.

“Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.442 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.918 orang melakukan self isolation di rumah,” paparnya.

Pecahnya rekor kasus Corona di Ibu Kota juga tidak lepas dari sorotan anggota DPRD DKI Jakarta dan pengamat.

Berikut kritik-kritik yang ditujukan kepada Anies:

F-PDIP

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyinggung upaya Pemprov mengatur mobilisasi pekerja yang dinilai belum maksimal

“Melihat realitas di lapangan, saya rasa jumlahnya akan meningkat signifikan. Tidak ada upaya maksimal dari pemprov untuk mengatur perkantoran agar mereka mengatur jam operasional kantor, sehingga yang terjadi adalah penumpukan penumpang di moda-moda transportasi umum,” kata Ima ketika dihubungi, Rabu (10/6/2020).

Ima mengatakan penumpukan akibat mobilisasi pekerja itu harus segera ditangani. Dengan menegakkan aturan yang jelas dan menyesuaikan jam masuk dan pulang kerja. Jika tidak menurutnya, dikhawatirkan angka PDP akan semakin bertambah.

“Ini harus segera ditangani, jika tidak ledakan PDP bisa tidak terkendali. Pemprov harus mengatur mobilisasi pekerja, perkantoran harus diberikan aturan yang jelas untuk jam masuk dan pulang. Dan aturan harus ditegakkan agar warga disiplin, semua harus dilakukan untuk membantu mengurangi kerja dari tenaga medis, kasihan mereka,” ucapnya.

Fraksi NasDem

Fraksi NasDem meminta Anies memasifkan edukasi terkait protokol kesehatan. Terutama di wilayah keramaian.

“Terus protokol kesehatan itu harus benar-benar dilakukan evaluasi, contohnya di pasar yang tidak mau menjalankan protokol itu harus disiapkan penjagaan yang ketat oleh Satpol PP, terus edukasi dari Pemprov itu harus masif banget, di tiap-tiap tempat keramaian harus pasang spanduk, imbauan melalui suara Toa,” kata Ketua Fraksi NaDem DPRD DKI Wibi Andrino, ketika dihubungi, Rabu (10/6/2020).

Di samping itu, Wibi juga meminta Pemprov memastikan fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan memadai. Hal itu penting di masa penyesuaian ‘new normal’ seperti saat ini. Jadi, menurutnya, persoalan ekonomi dan kesehatan dapat berjalan seimbang.

“Pemprov DKI juga harus mempersiapkan nakes dan faskesnya, kalau kita mulai membuka diri kita harus siapin tenaga medis kita, sebenarnya kan tujuan kita membuka diri ini supaya menyesuaikan beradaptasi antara kesehatan dan ekonomi bisa jalan bareng,” ujarnya.

Lebih lanjut, hasil uji sampel dalam satu hari itu pun, jelas Wibi, harus ke luar secara berbarengan. Jadi, grafik dapat terlihat jelas per hari, tidak terjadi ketimpangan grafik.

“Hasil daripada uji sampel itu harus diserempakkan, misal si A, B diperiksa Senin ya dan keluarnya hari Selasa ya dua-duanya harus hari Selasa, bukan si A keluar Selasa di B Kamis. Kalau harinya berbeda keluar kan otomatis tidak mendapatkan grafik yang sempurna,” ujarnya.

FKM UI

Epidemiolog dari Universitas Indonesia menganalisis, lonjakan 239 kasus baru di Jakarta itu disebabkan karena efek aktivitas lebaran hingga euforia yang timbul akibat pengumuman Gubernur Anies Baswedan.

Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono, menjelaskan soal rekor 239 kasus baru Corona di Jakarta yang terjadi pada Selasa (9/6) kemarin. Pertama, ini karena aktivitas warga Jakarta yang keluar rumah dan berinteraksi saat momen Lebaran. Hari Raya di bulan Syawal itu jatuh pada 23 dan 24 Mei lalu.

“Saat dua hari masa Lebaran, banyak orang di Jakarta keluar rumah,” kata Tri kepada detikcom, Rabu (10/6/2020).

Kedua, ada arus balik pemudik yang meninggalkan Jakarta sebelum Lebaran tiba. Arus balik ini membawa virus Corona masuk ke Jakarta. Pengendalian Pemprov DKI berupa syarat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang wajib dikantongi warga untuk masuk Jakarta dinilai tidak bisa membendung masuknya virus.

“Karena pulang mudik Lebaran, mau pakai SIKM atau mau tidak pakai SIKM, ya sama sajau kalau kembali ke Jakarta,” kata Tri.

Ketiga, Tri menyoroti pengumuman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 4 Juni lalu. Saat itu, Anies mengumumkan angka reproduksi efektif kasus Corona di Jakarta sudah turun hingga 0,99. Anies kemudian memutuskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi PSBB transisi.

“Saat itu Gubernur DKI mengumumkan akan dilakukan masa transisi, dan mengumumkan akan memberlakukan transisi mengarah ke new normal di Jakarta. Baru akan transisi new normal saja, tapi orang sudah lebih bebas,” kata Tri.

Tri memprediksi, pelonggaran PSBB akan berakibat pada naiknya angka Rt yang semula sudah turun ke 0,99. Peningkatan kasus Corona juga terjadi karena orang-orang bingung dengan PSBB transisi.

“Kalau istilah PSBB digabung bersama ‘transisi’ maka itu membingungkan semua orang, baik orang menengah ke atas maupun menengah ke bawah,” kata dia.

Efeknya, masyarakat menjadi terlalu bergembira usai pergerakannya dibatasi. Orang-orang mulai beraktivitas. Padahal, angka Rt sebesar 0,99 itu belumlah aman.

“Euforia waktu itu, karena saat itu diumumkan Rt 0,99 dan berhasil menurunkan. Iya lah, baru menurun sedikit,” kata dia.

Tri menggunakan ukuran hitung-hitungan rata-rata kasus dengan rentang waktu per minggu. Soalnya, masa inkubasi virus Corona adalah 3 hingga 10 hari. Pada puncaknya, rata-rata kasus Corona di Jakarta adalah 700 kasus per minggu. Seminggu sebelum Anies mengumumkan penurunan Rt ke publik, kasusnya turun menjadi rata-rata sekitar 400 kasus per minggu. Tri menilai itu belum aman.

“Kalau mau aman betul, seharusnya 0 kasus baru. Tapi kalau mau menentukan angka aman relatif, marilah tentukan terlebih dahulu batas aman relatif tersebut. Kalau 400-an kasus per minggu, menurut saya itu belum aman,” kata Tri.

Batas aman relatif menurutnya harus di bawah angka rata-rata 100 kasus per minggu. Misalnya, rata-rata 80 kasus per minggu.

“Kalau naik menjadi rata-rata 1.000 kasus per minggu, akan tambah repot, DKI akan kewalahan, seluruh rumah sakit akan menyerah, banyak dokter yang terkena, banyak perawat yang terkena. Jakarta akan kewalahan,” kata Tri. (*)