INVESTIGASI: Jejak Perusahaan Nakal di Ekosistem Leuser

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor terbesar penyumbang aksi deforestasi di Kawasan Ekosistem Leuser.
Hutan Leuser
Tim Liputan Khusus berhasil mendokumentasikan 2 unit excavator sedang menurunkan kayu balok dari lokasi HGU PT. Nia Yulded Bersaudara. Foto Dok. Tim Lipsus

Sesuai dengan aturan Pemerintah, Perkebunan sawit besar swasta (PBS) wajib menaati semua aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk soal kewajiban membangun atau bermitra dengan petani plasma.   

Petani plasma berasal dari petani lokal setempat ataupun para transmigran yang mengikuti program perpindahan penduduk dari dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau lain seperti Sumatera.

Sumber pembiayaan pembangunan kebun bersumber dari pinjaman bank. Skema ini menempatkan petani sebagai pemilik lahan/kebun yang akan membayar kredit pinjaman secara bertahap. Di sisi lain, perusahaan akan menjadi penjamin kredit (avalis) petani dan bertugas membangun kebun sekaligus mengelola perawatannya.

Alih-alih menjalankan konsep inti plasma, banyak perusahaan sawit yang masih belum menyelesaikan persoalan sengketa lahan dengan masyarakat.

Seperti halnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Nia Yulided Bersaudara (NYB) yang masih bersengketa dengan lahan Hak Pengelolaan (HPL) masyarakat di Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur.

Pada tanggal 3 April 2021, ratusan masyarakat petani yang tergabung dalam Koperasi Sinar Jaya memprotes PT NYB. Aksi protes masyarakat dilakukan dengan menebang batang pohon ke badan jalan yang baru dibuka PT NYB.

Masyarakat menyebut pihak perusahaan sudah menyerobot lahan HPL milik mereka untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

PT Nia Yulided Bersaudara
Perwakilan PT. Nia Yulided Bersaudara saat bernegosiasi dengan masyarakat terkait sengketa lahan pada Sabtu 3 April 2021). (Foto: lingkarkita.com)

“Plotting area mereka sudah masuk ke lahan kami, mereka sudah mencaplok areal yang sudah kami mohon seluas 2,000 hektare lebih,” kata Ketua Koperasi Sinar Jaya, Amat Tueng kepada Tim Liputan pada November 2021 di Aceh Timur.

Menurut Amat Tueng, pihaknya tetap pada klaim lahan yang sudah dimohonkan melalui rekomendasi Lembaga Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) III Aceh.

“Kami sudah memplotting kawasan agar tidak masuk dalam kawasan hutan. Ini kami lakukan bersama aparat desa, dan Polsek dan Koramil (Muspica),” kata Amat Tueng.

Hal yang menarik, pihak KSU Sinar Jaya ini menyatakan tidak akan menanam kelapa sawit. Karena hal itu akan berdampak terhadap kelestarian lingkungan dan jaminan ketersediaan air bagi asyarakat Langsa.

“Yang mereka (perusahaan) lakukan adalah menanam sawit, sedangkan kita menanam tanaman hutan agar tetap menjadi kawasan hutan,” sebut Amat. (Bersambung..)

CATATAN REDAKSI: Tim Liputan sudah berusaha menghubungi Humas PT. Nia Yulided, dan sudah mengontak email resmi perusahaan seperti yang tercatat pada website resmi Gapensi gapensi.or.id. Namun sampai berita ini diterbitkan belum ada balasan dari pihak perusahaan. Tim Liputan juga sudah berupaya mendatangi kantor perusahaan tersebut sesuai dengan alamat yang tercatat di google map, tapi tidak ditemukan. Tidak ada papan nama yang sesuai dengan nama dan alamat perusahaan itu di Jl. H.T. Daud Syah No 29 Banda Aceh.

Kantor Nia Yulided
Foto petunjuk google map tidak ditemukan kantor PT. Nia Yulided Bersaudara. Foto Dok. Tim Lipsus

Berita ini diproduksi oleh Tim Liputan Khusus dari kolaborasi media acehsatu.com, portalsatu.com, dan kabartamiang.com dan channel YouTube Korelasi.