INVESTIGASI: Jejak Perusahaan Nakal di Ekosistem Leuser

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor terbesar penyumbang aksi deforestasi di Kawasan Ekosistem Leuser.
Hutan Leuser
Tim Liputan Khusus berhasil mendokumentasikan 2 unit excavator sedang menurunkan kayu balok dari lokasi HGU PT. Nia Yulded Bersaudara. Foto Dok. Tim Lipsus

SURAT dari Badan Pelayanan Izin Terpadu Provinsi Aceh tertanggal 11 Mei 20212 ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Wilayah Aceh.

Isinya meminta BPKEL memberi pertimbangan teknis atas usulan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang diajukan oleh PT. Nia Yulided Bersaudara (NYB) seluas 2.939,52 hektare di Desa Kemuning Hulu dan Jambur Labu, Kecamatan Birem Bayeun.

Meski statusnya masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL), namun lahan yang diajukan PT. NYB ternyata masih berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). 

Izin PT Nia Yulided Bersaudara
Surat masuk dari BP2T Aceh ke BPKEL terkait pengurusan izin HGU PT. Nia Yulided Bersaudara. Dok. Istimewa

BPKEL menolak memberikan izin dan meminta agar usulan izin tersebut bisa ditinjau ulang.

Seorang sumber yang pernah bekerja di BPKEL, mengakui bahwa saat itu, BPKEL menolak memberi rekomendasi pemberian izin dengan alasan masih dalam kawasan hutan bernilai konservasi tinggi.

BPKEL meminta agar usulan lahan HGU di Ekosistem Leuser itu ditinjau kembali.

Sebelumnya, Pj Bupati Aceh Timur, Nasrullah Muhammad sudah memberikan izin lokasi pada 18 April 2012 dan izin lingkungan pada 3 Juli 2012.

Namun klausul dalam surat izin lokasi yang dikeluarkan Pj Bupati Nasrullah Muhammad itu, izin lokasi baru bisa digunakan jika sudah ada rekomendasi dari Badan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) Wilayah Aceh.

Tapi sayangnya, empat bulan kemudian, BPKEL dibubarkan tepat pada Oktober 2012 oleh Gubernur Aceh yang baru menjabat, Zaini Abdullah.

Selanjutnya, Gubernur Zaini Abdullah mengeluarkan surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kepada PT. Nia Yulided Bersaudara pada tanggal 28 Maret 2014.

Sejak itulah, kawasan hutan bernilai konservasi tinggi ini mulai dirambah sebagai perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan PT. Nia Yulided Bersaudara diketahui milik Dedi Sartika seperti yang terdapat dalam akte notaris yang dikeluarkan di Banda Aceh tahun 2012.

Dedi Sartika, dalam sejumlah laporan media disebut sebagai menantu Tarmizi Karim, sosok yang pernah menjabat Pj Gubernur Aceh pada tahun 2012.

Tahun 2012 persis tahun dimulainya kepengurusan izin HGU perusahaan tersebut.

Di sisi lain, Kabid Bina Usaha Tani Perizinan Produksi dan Pengolahan Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur, Marzaini SH, mengatakan bahwa lokasi yang sudah jadi HGU PT. Nia Yulided Bersaudara itu sudah dilepas dari kawasan hutan sejak tahun 1986.

“Kawasan ini sudah dilepas (dari Kawasan hutan) sejak tahun 1986, dan statusnya APL,” kata Mirzaini menjawab Tim Liputan.

Menurut Mirzaini, karena statusnya APL, Pj Bupati Aceh Timur, Nasrullah Muhammad mengeluarkan surat izin lokasi dan izin lingkungan kepada perusahaan tersebut.

“Setau saya tidak ada izin keluar dari pejabat gubernur sebelumnya (Pj Gubernur Tarmizi Karim) terhadap perusahaan sawit di Aceh Timur,” ujar Mirzaini.

Persoalan sengketa lahan kini muncul antara perusahaan dengan masyarakat.

Masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Sinar Jaya menyatakan perusahaan mencaplok sebagian lahan mereka yang jadi Hak Pengelolaan (HPL) masyarakat.

Perkebunan sawit
Masyarakat memasang plang larangan agar perusahaan perkebunan tidak beraktifitas sebelum melalukan musyawarah dengan warga maupun desa, Sabtu 3 April 2021). (Foto: lingkarkita.com)

“Izin apa yang mereka kantongi sehingga sudah berani mencaplok areal yang kami mohon, mari kita tunjuk-tunjukan,” tegas Amat Tueng.

Sementara itu, Tenaga Teknis PT. Nia Yulided Bersaudara, Saifullah saat bernegosiasi dengan masyarakat yang berdemo terkait sengketa lahan pada Sabtu, 3 April 2021 mengatakan, pihak perusahan tidak ingin ada permusuhan dengan warga yang telah mengarap lahan terlebih dulu.

“Kita akan mencari solusi agar tidak ada yang dirugikan dalam persoalan ini,”katanya.

Saat itu, Saifullah mengatakan PT Nia Yulided Bersaudara sudah memiliki izin pembukaan lahan tanpa bakar, izin lokasi, izin usaha dan izin lingkungan dari Bupati Aceh Timur.

“Lahan yang digarap perusahaan tidak terlarang untuk dibuka usaha dan bukan kawasan hutan. Lahan yang digarap termasuk semak belukar, lahan yang bukan milik warga dan lahan bukan dalam kawasan,” ujar Saifullah.

Kewajiban Plasma dan Sengketa Lahan (Klik Hal Selanjutnya)