INVESTIGASI: Jejak Perusahaan Nakal di Ekosistem Leuser

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor terbesar penyumbang aksi deforestasi di Kawasan Ekosistem Leuser.
Hutan Leuser
Tim Liputan Khusus berhasil mendokumentasikan 2 unit excavator sedang menurunkan kayu balok dari lokasi HGU PT. Nia Yulded Bersaudara. Foto Dok. Tim Lipsus

SABTU, 6 November 2021, kicauan burung memecah keheningan pagi di sebuah kawasan hutan hujan yang masih asri di Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur. Sesekali terdengar suara monyet bersahutan.

Embun pagi masih membasahi dedaunan hutan bernilai konservasi tinggi ini. Gemercik air sungai yang muaranya menuju Sungai Langsa mengalir perlahan.

Kawasan ini menjadi lokasi cadangan air bersih untuk puluhan ribu penduduk Kota Langsa.

Hutan Leuser
Dua ekor Rangkong asik bermain di dahan tualang di Kawasan EKosistem Leuser, Birem Bayeun, Aceh Timur. Foto Dok. Tim Lipsus

Dari pandangan mata,  hamparan tanaman sawit jelang panen membentang di antara bukit-bukit menjulang. Di sekitarnya bukit-bukit masih berupa tutupan hutan yang masih asri nan sejuk.

Jelang siang, tiba-tiba, arungan excavator mengubah suasana adem dan tenang dan hening dalam sekejap.

Dua ekor Rangkong yang sedang bercinta di dahan Tualang langsung terbang menjauh. Tempat mainannya terganggu dengan suara riuh mesin excavator yang sedang menurunkan kayu balok.

PT Nia Yulided Bersaudara
Tim Liputan Khusus berhasil mendokumentasikan 2 unit excavator sedang menurunkan kayu balok dari lokasi HGU PT. Nia Yulded Bersaudara. Foto Dok. Tim Lipsus

Sebatang kayu balok ukuran besar ditarik dengan excavator dan satu lagi di belakang mendorong dan menjaga keseimbangan di jalan yang baru dibuka. Kayu balok itu diturunkan dari lokasi pembukaan lahan untuk perkebunan PT. Nia Yulided Bersaudara.

Perusahaan ini memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.939,52 hektare.

Fakta yang terekam kamera itu lalu dikonfirmasi kepada Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Wilayah III, Fajri.

“Kita akan cek, apakah kayu itu punya barcode atau tidak,” kata Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Wilayah 3  saat diwawancarai di lokasi peresmian Penangkaran Badak di Simpang Jernih, Aceh Timur, Kamis (11/11/2021).

Menurut Fajri, jika aktivitas penurunan kayu itu dilakukan pihak perusahaan, maka biasanya perusahaan pemilik HGU itu punya izin sendiri (clearing).

“Tapi tetap kami awasi. Kadang-kadang mengatasnamakan HGU, itu sering di Aceh Timur,” tambah Fajri.

Fajri juga mengatakan bahwa kayu kayu legal memiliki barcode,  dan tersingkron dengan sistem online Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

Seperti diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan SIPUHH sebagai mekanisme perizinan berupa self assement berbasis teknologi informatika (TI) yang dapat diakses secara online.

Di Aceh, pengelolaan SIPUHH berada di bawah Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Aceh. Lembaga ini berada langsung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tim Liputan lantas mengonfirmasi kebenaran fakta yang ditemukan ini kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Aceh, Mahyuddin.

“Sepertinya aktivitas itu tidak terdata di kami bang, tapi coba saya cek supaya tervalidasi pada sistem kami, nanti saya sampaikan hasilnya,” ujar Mahyuddin menjawab Tim Liputan.

Sejurus kemudian, Mahyuddin Kembali membalas pesan via WhatsApp.

“Tidak ada teregistrasi dalam sistem KLHK (SIPUHH),” ungkap Mahyuddin.

Mahyuddin juga mengungkap bahwa banyak perusahaan perkebunan pemilik HGU yang mendaftar ke sistem SIPUHH.

“Yang lain ada, yang itu (PT. Nia Yulided Bersaudara-red) tidak ada dalam sistem kami,” katanya berulang kali.

PT Nia Yulided Bersaudara
Warga juga ikut menurunkan kayu olahan dari lokasi HGU PT. Nia Yulded Bersaudara. Foto Dok. Tim Lipsus

Jawaban Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Aceh itu memunculkan pertanyaan apakah aksi penurunan kayu di lokasi clearing HGU itu ilegal?

Menteri LHK sudah mengeluarkan peraturan tentang Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, Dan Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Kayu.          

Nah jika Jika merujuk pada Peraturan tersebut, maka kayu yang tidak masuk dalam sistem SIPUHH tentu kayu illegal.

Karena pemanfaatan kayu itu harus melalui proses timber cruising secara ketat pemasangan barcode, pembuatan peta pohon dan peta wilayah hutan, dan semuanya terdata di SIPUHH.

Kontroversi Izin dan Pembubaran BPKEL (Klik Hal Selanjutnya)