Waduk Keureuto

Ini Profil Lengkap Waduk Keureuto Aceh Utara dan Ancaman Penembakan Terhadap Warga

ACEHSATU.COM, ACEH UTARA – Pembangunan waduk Keureuto di Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, ditargetkan selesai pada 2023 agar segera bisa dapat dimanfaatkan masyarakat setempat. Bendungan Keureuto memiliki fungsi utama untuk menampung air dari sungai Krueng Keureuto. Dikutip dari Kompas.com, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Sungai Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara merupakan penyebab utama … Read more

ACEHSATU.COM, ACEH UTARA – Pembangunan waduk Keureuto di Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, ditargetkan selesai pada 2023 agar segera bisa dapat dimanfaatkan masyarakat setempat.

Bendungan Keureuto memiliki fungsi utama untuk menampung air dari sungai Krueng Keureuto.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Sungai Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara merupakan penyebab utama terjadinya banjir di Kota Lhoksukon dan sekitarnya.

“Sungai Krueng Keureuto tergolong dalam tipe cabang kipas dengan beberapa anak sungai. Terdapat enam anak sungai yang memberikan kontribusi aliran ke dalam alur Krueng Keureuto, sehingga menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah hilir,” ujar Basuki.

Bendungan Keureuto memiliki kapasitas tampung 215,94 juta meter kubik. Selain itu, juga dirancang memiliki tampungan khusus banjir sekitar 30,39 juta meter kubik atau sebesar 501,49 meter kubik per detik.

Sehingga mampu mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun di Kawasan Aceh Utara.

Di samping itu, Bendungan Keureuto juga akan difungsikan untuk menyediakan air irigasi yang mampu mengairi lahan seluas 9.420 hektar.

Terdiri dari intensifikasi Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay seluas 2.743 hektar dan ekstensifikasi DI Pasee Kanan seluas 6.677 hektar.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Heru Setiawan menambahkan, Bendungan Keureuto juga akan memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat setempat.

Bendungan ini akan menyediakan air baku dengan kapasitas 0,5 meter kubik per detik, dan dimanfaatkan juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 6,34 MW.

“Sehingga secara umum Bendungan Keureuto merupakan bendungan multifungsi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Utara,” tandas Heru.

Pembangunan bendungan yang dibangun sejak tahun 2015 dengan biaya APBN sebesar Rp 2,68 triliun ini dilaksanakan secara bertahap melalui empat paket.

Untuk paket 1 kontraktornya PT Brantas Abipraya (Persero)-PT Pelita Nusa Perkasa (KSO), lalu paket 2 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, paket 3 PT Hutama Karya-Perapen, dan PT Brantas Abipraya (PErsero)-PT Indra Karya (Persero)-Nusa, KSO untuk paket penyelesaian. (*)

Ancaman Penembakan Terhadap Warga

Sikap arogansi oknum aparat keamanan yang diduga melakukan pengancaman penembakan terhadap sejumlah warga yang menuntut ganti rugi lahan terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Keureuto di Desa Blang Pante Kecamatan Paya Bakong Aceh Utara, beberapa waktu lalu menuai banyak protes dari kalangan Aktivis dan tokoh masyarakat Aceh.

Menanggapi permasalahan tersebut Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto dalam keterangannya di Polda Aceh pada Minggu (09/04/2023) malam mengatakan, kesalahpahaman antara masyarakat dengan personel Brimob sudah dilakukan mediasi dan selesai.

Ia menyampaikan, kesalahpahaman itu bermula dari adanya puluhan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pihak pelaksana pembangunan Waduk Keureuto, tapi dilarang masuk oleh personel Brimob yang melaksanakan pengamanan.

Selanjutnya, kata Joko, masyarakat tersebut meminta untuk bertemu dengan pimpinan atau direktur perusahaan pelaksana proyek pembangunan waduk Keureuto untuk menangih ganti rugi lahan.

Padahal, sambung Joko, setelah dikoordinasi dengan pihak perusahaan, ternyata terkait ganti rugi lahan tersebut telah diselesaikan semua sesuai prosedur dengan melibatkan masyarakat, Pemda, dan Instansi terkait.

Personel pengamanan juga sudah menjelaskan dan mengarahkan masyarakat yang belum atau tidak menerima ganti rugi dapat menempuh jalur hukum agar memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun, arahan tersebut tidak digubris dan malah mereka memaksa masuk ke dalam perusahaan dengan berbagai alasan, sehingga dibubarkan.

“Sudah dijelaskan baik-baik dan diarahkan agar mengikuti prosedur, tapi mereka malah memaksa masuk dan menunjukkan sikap provokatif”, kata Joko.

Ia juga menyampaikan, bahwa permasalahan tersebut sudah selesai berdasarkan hasil mediasi antara masyarakat yang ingin meminta ganti rugi lahan dan kedua belah pihak menganggap ini hanya kesalahpahaman.

Oleh karena itu, Joko meminta semua pihak agar tidak mem-provokatif kejadian ini dan tidak berasumsi atau membangun opini di luar fakta di lapangan, karena akan dapat memperkeruh suasana serta mengganggu kamtibmas. (*)

AcehSatu Network
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.