ACEHSATU.COM I ACEH TAMIANG – Forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Aceh Tamiang (Atam) tahun 2021 sudah mulai dibahas oleh Bappeda Aceh Tamiang dengan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan, baik yang berasal dari lingkungan pemerintah maupun tokoh masyarakat. Rabu (5/2/2020).
Kapala Bappeda Aceh Tamiang, Rianto waris dalam paparannya menyampaikan dasar hukum RKPD tahun 2021, ada tiga dasar hukum mulai UU nomor 25 tahuan 2004 tentang SPPN, UU nomor 23 tahuan 2014 tentang pemerintah daerah dan Permendagri nomor 6 tahuan 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
RKPD tahun 2021 ini tidak lepas dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang berupa aceh Tamiang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat islami yang sejahtera, dengan tema.
“Penguatan kualitas sumber daya manusia dan akses layanan dasar untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dijelaskan, sedangkan indikator ekonomi makro Aceh Tamiang untuk pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, pada tahun 2017 sebesar 4,05 persen menjadi 4,32 persen pada tahuan 2018 kondisi ini didukung stabilitas konsumsi dan berlanjutnya akselerasi infrastruktur.
Sedangkan insflasi masih dalam tataran normal, pada tahuan 2017 sebesar 3,61 persen menurut menjadi 2,05 persen pada tahun 2018.
Atas dasar tersebut saat ini, ada delapan isu strategis pembanguan daerah.
1. Berupa kualitas sumber daya manusia,
2. Belum optimalnya pelayanan publik,
3. Penyedia insfrastruktur,
4. Pertumbuahn ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.
5. Berikutnya, belum sinergisnya pendanaan anggaran desa dengan APBK,
6. Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif belum tersentuh,
7. Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta
8. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dari delapan isu strategis ini ada liam prioritas pembangunan tahuan 2021,
1. Peningkatan kualitas SDM
2. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi serta layanan dasar
3. Peningkatan sektor ekonomi dan Pariwisata
4. Percepatan penanggulangan Kemiskinan
5. Percepatan pembangunan hijau berkelanjutan. (*)
