Editorial

Hibah Mobil Mewah Pajero Bikin Rakyat Makan Hati

Aksi rakyat di jalanan ini memang seharusnya tidak terjadi, jika saja Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mengaloaksikan uang Rp 2 miliar untuk membeli mobil mewah untuk pejabat.

Foto | Fajri Bugak

RATUSAN massa dari kalangan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Gempar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRK Bireuen, Senin (7/08/2017).

Aksi demo itu menuntut pengembalian  empat mobil Pajero Sport yang dihibahkan Pemkab Bireuen kepada instansi vertikal.

Para pendemo membawa spanduk diantaranya “Ruslan Takut Masuk Prodeo makanya kasih Pajero” tulis mereka dalam poster tuntutan tersebut.

Aksi rakyat di jalanan ini memang seharusnya tidak terjadi, jika saja Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mengaloaksikan uang Rp 2 miliar untuk membeli mobil mewah untuk pejabat.

Hal yang paling menyayat hati, keempat mobil itu dihibahkan kepada pejabat dari Pemerintah Pusat yang notabene bukan tanggung jawab pemerintah daerah.

Sejumlah warga menilai, pemberiaan itu sarat dengan muatan politis. Masalahnya, di saat Bupati Ruslan mau lengser keprabon, hadiah itu bisa dianggap sebagai bentuk ‘gratifikasi’ pemerintah daerah kepada lembaga penegakan hukum.

Namun Ruslan berkilah. Ia menyebut bahwa sebelumnya pihaknya menerima permohonan pembelian mobil dari empat intansi tersebut. “Setelah persetujuan anggaran oleh DPRK Bireuen baru kemudian mobil tersebut dibeli,” kata Ruslan.

Alasan berbeda justru disampaikan Ketua DPRK Bireuen, Drs Ridhwan Muhammad.

Di hadapan pendemo, Ridhwan mengaku hibah ini merupakan bentuk rasa terima kasih Pemkab Bireuen kepada lembaga yudikatif yang telah ikut mengawal perjalanan pemerintahan, sehingga Bireuen meraih tiga kali opini WTP dari BPK Perwakilan Aceh.

Apapun alasannya, jika melihat fenomena tersebut, rakyat pantas menjadi syakwasangka atas kebijakan yang tidak populer ini. Apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit sekarang ini, tentu kebijakan menghibah mobil mewah untuk pejabat di Pusat itu akan sangat menyayat hati masyarakat Bireuen.

Selayaknya hal itu menjadi pertimbangan pejabat publik ke depan dalam mengalokasi uang rakyat. Jangan hanya karena ingin membangun hubungan antar lembaga yang lebih baik dan harmonis, malah rakyat yang dikorbankan, dan mereka harus makan hati.

To Top