Heboh Gegara Djoko Tjandra Berlanjut, Kapolri Copot Jabatan Dua Jendral Ini

Heboh Gegara Djoko Tjandra Berlanjut, Kapolri Copot Jabatan Dua Jendral Ini

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Kapolri Jenderal Idham Azis kembali menunjukkan ketegasannya dengan mencopot Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Nugroho Wibowo.

Kedua jendral dicopot karena disebut tersandung masalah pelanggaran kode etik.

“Ya, betul (Napoleon dan Nugroho dimutasi),” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (17/7/2020).

Argo mengatakan pelanggaran yang membuat Napoleon dicopot dari jabatannya adalah karena tidak melakukan kontrol atau pengawasan kepada jajarannya.

“Pelanggaran kode etik, tidak kontrol pengawasan ke stafnya,” sambung Argo.

Keputusan pencopotan jabatan itu tertuang dalam surat telegram ST/2074/VII/KEP./2020 yang diteken oleh As SDM Kapolri Irjen Sutrisno Yudi dan terbit hari ini.

Sebelumnya, Brigjen Nugroho Wibowo dikenai sanksi kode etik oleh Divisi Propam Polri. Sanksi yang diberikan terkait red notice buron Djoko Tjandra.

“Jadi ada satu kesalahan di sana yang tidak dilalui dalam surat (red notice) itu. Jadi kita kenakan (sanksi) etik di sana,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2020).

Nugroho dinilai tak melapor kepada pimpinannya, yakni Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte, soal urusan surat red notice Djoko Tjandra. Argo menjelaskan pihak yang berhak mengajukan red notice adalah penyidik.

“Ini yang ditemukan oleh Propam bahwa ada kewenangan yang seharusnya dilakukan kepada pimpinan, sehingga tidak melaporkan ke sana (pimpinan). Dan tentunya namanya surat, ya menanyakan berkaitan red notice itu adalah penyidik yang mengajukan,” jelas Argo.

Soal red notice Djoko Tjandra, Argo menuturkan Divisi Hubungan Internasional telah bersurat ke Dirjen Imigrasi pada 13 Februari 2015 untuk memperpanjang red notice Djoko Tjandra. Argo melanjutkan NCB Interpol Indonesia kemudian bersurat lagi kepada Dirjen Imigrasi pada 5 Mei 2020.

“Pak Kadiv Hubinter tanggal 12 Februari 2015 mengirim ke Dirjen Imigrasi, kemudian itu upaya Polri. Kemudian ada surat dari NCB lagi ke Dirjen Imigrasi tanggal 5 Mei 2020,” jelas Argo.

Isi surat itu adalah pemberitahuan dari Polri kepada Imigrasi terkait nama Djoko Tjandra terhapus dalam sistem DPO Interpol.

“Menyampaikan, ‘Ini lho, Pak Dirjen Imigrasi, bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra sudah ter-delete by system, maka inilah surat ini diterbitkan oleh Set NCB kepada Dirjen Imigrasi tertanggal 5 Mei 2020,” terang Argo. (*)