oleh

Hari Ini, Bangsa Moro Tentukan Nasib Melalui Referendum

-Internasional-206 views

ACEHSATU.com – Dalam upaya untuk mengakhiri konflik berkecamuk di selatan philipina yang sudah berlangsung selama beberapa dekade, umat Islam Filipina Selatan hari ini menggelar referendum.

Referendum yang dilaksanakan ini bertujuan untuk membentuk masa depan bangsa moro di Filipina Selatan.

Dengan dilaksanakan referendum tersebut, fase baru perjuangan Bangsa Moro pun akan segera dimulai.

Referendum adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan.

BACA: Bangsa Moro Belajar Implementasi Perdamaian di Aceh

Dalam rangka untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung, seperti terkait dengan amendemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara dan hasil referendum tersebut sifatnya mengikat.

Referendum, yang dimulai Senin hari ini, akan memberikan Bangsamoros atau Moros – istilah kolektif untuk Muslim Filipina yang tinggal di Mindanao di Filipina selatan – otonomi komprehensif yang telah lama ditunggu-tunggu, sebagaimana di lansir Kantor Berita Turki Anadolu Agency pada Senin (21/1/2019).

Referendum akan dimulai pada Senin di dua kota, dengan putaran kedua akan diadakan pada 6 Februari di daerah lain di wilayah tetangga, untuk meratifikasi Bangsamoro Organic Law (BOL).

BACA: Ragam Tradisi Muslim Menyambut Ramadhan di Seluruh Dunia

Setelah RUU itu disahkan, Daerah Otonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao (ARMM) akan dibuat.

“Kami melihat semua orang sebagai satu dan sederajat. Pemerintahan baru kami akan inklusif. Semua hak akan dihormati. Orang lokal, Kristen, dan semua bagian dari komunitas lain akan mengambil bagian dalam pemerintahan ini, ” kata Ebrahim.

“Kami senang mengambil masa ini untuk meningkatkan hubungan dengan Turki,” tambahnya.

Referendum 2 putaran

Berbicara pada rapat umum untuk ratifikasi BOL pada Jumat di Kota Cotabato, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendorong para pemilih untuk menyetujui undang-undang yang baru.

Kebebasan bagi umat Islam di wilayah itu diambil oleh orang Amerika Serikat (AS) pada 1898 ketika Spanyol, yang telah menduduki Filipina pada abad ke-16, meninggalkan negara itu.

Orang-orang Bangsamoro, yang sudah dirampas kebebasannya selama pendudukan AS, juga menghadapi kesulitan, setelah Filipina kembali diserahterimakan oleh AS ke pemerintah Manila yang mayoritas Kristen pada 1946.

Perjanjian otonomi

BOL isinya mengatur dan meningkatkan keuntungan secara hukum dan ekonomi bagi umat Islam di wilayah tersebut.

Dengan berdirinya Pemerintah Bangsa Moro, pengadilan hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut.

Otoritas regional akan diserahkan dari ibu kota Manila ke Pemerintah Bangsa Moro.

Ketika BOL disahkan, kelompok MILF juga diatur untuk menonaktifkan 40.000 kombatan dari Angkatan Bersenjata Islam Bangsa Moro (BIAFF). (*)

Komentar

Indeks Berita