oleh

Hanya Dibayar 30 Persen, Rekanan Overhoul 3 Pesawat Patroli Gugat Dinas Perhubungan Aceh

-Hukum-110 views

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Muhammad Nasrun Natsir, Direktur PT. Bandung International Avitiation mengajukan permohonan pendaftaran mengadakan arbitrase kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Medan.

Permohonan tersebut dilayangkan atas adanya sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerja (Kontrak) Nomor 05/KPA-BIDPEN/CTSW/V/2018 tanggal 1 Juni 2018.

Kemudian Addendum Kontrak Nomor 08/ADD/KPA-BIDPEN/CTSW/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018 antara klien PT. Bandung International Avitiation selaku pemohon dengan kuasa pengguna anggaran bidang penerbangan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh atas pekerjaan Overhoul Pesawat Pemerintah Aceh (CTSW) 3 unit (Migas) selaku termohon.

BACA: Ini Kronologi Pesawat Irwandi Mendarat Darurat

Pada perjanjian Addendum tersebut, kedua pihak hanya sepakat dalam hal mengenai penambahan waktu saja.

Sengketa ini terjadi atas kontrak nomor 05/KPA-BIDPEN/CTSW/V/2018 paket pekerjaan Overhoul pesawat Pemerintah Aceh (CTSW) 3 (Migas) dengan nilai kontrak Rp.1.489.140.400.

Ilustrasi. Foto | Pixabay.com

Menurut pihak pemohon, paket pekerjaan overhoul pesawat Pemerintah Aceh tersebut sudah dilakukan selesai 100 persen oleh PT. Bandung International Avitiation.

Namun, piha rekanan baru menarik pembayaran sejumlah 30 persen yaitu Rp. 446.742.120.

Artinya masih ada sisa pembayaran yang harus diselesaikan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh sejumlah Rp. 1.042.398.280.

BACA: Pesawat Irwandi Mendarat Darurat di Peukan Bada

Adapun pihak PT. Bandung International Avitiation telah melakukan penagihan pembayaran, menyerahkan laporan kemajuan hasil pekerjaan berikut dengan foto kemajuan pekerjaan.

“Untuk itu saudara diingatkan kembali untuk melakukan pembayaran karena hingga saat ini kami belum menerima pembayaran sesuai tagihan yang telah disampaikan,” tulis Muhammad Nasrun Natsir dalam gugatannya.

Sementara itu, fakta hukum atas pekerjaan tersebut sudah dilakukan 100%, pihak PT. Bandung International Avitiation selaku pemohon sudah melakukan Registrasi terhadap ketiga pesawat tersebut dengan nomor 001 untuk Nomor Seri Pesawat Udara SN 07-02-15, Nomor Registrasi 002 untuk Nomor Seri Pesawat Udara SN 07-02-16 dan Nomor Registrasi 003 untuk Nomor Seri Pesawat Udara SN 07-02-17.

Ketiganya telah diregistrasi di Federasi Aero Sport Indonesia Daerah Provinsi Aceh.

Namun, pihak kuasa pengguna anggaran bidang Penerbangan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh, dalam Suratnya Nomor 553/074/2018 tanggal 18 Desember 2018 menyatakan progress pekerjaan adalah 61,15%.

Atas progress yang disampaikan tersebut, PT. Bandung International Avitiation selaku pemohon merasa keberatan dan melalui kuasa hukumnya telah menyurati Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh yang merupakan Termohon dengan suratnya nomor 09/B&P/I/2019, tanggal 19 Februari 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, PT. Bandung International Avitiation menyatakan mengalami kerugian materil maupun imateril atas wanprestasi perjanjian kerja (kontrak) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Aceh.

BACA: Pesawat Aero Shark Dilengkapi Parasut, Ini Alasan Irwandi tidak Keluar dari Kokpit

Materi yang dirugikan sejumlah Rp. 1.042.398.280 yang merupakan sisa pembayaran yang harus diselesaikan sejumlah 70% dari perjanjian kerja.

Selain itu, pemohon juga menuntut kerugian imateril karena telah menyita waktu dan tenaga pemohon denga jumlah Rp 1 miliar. (*)

Komentar

Indeks Berita