Haji Uma Minta Presiden Longgarkan Kriteria Penerima BLT yang Terdampak Covid-19, Saat Rapat Dengan BPKP

Haji Uma Minta Presiden Longgarkan Kriteria Penerima BLT yang Terdampak Covid-19, Saat Rapat Dengan BPKP

ACEHSATU.COM | LHOKSEUMAWE – Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman alias Haji Uma meminta Presiden RI untuk menyederhanakan atau melonggarkan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak Coroana Virus Disease 2019 (Covid-19).

Permintaan itu disampaikan Haji Uma kepada Presiden melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dalam rapat dengan menggunakan aplikasi Rabu (29/4/2020). Karena BPKP diberikan wewenang sebagai perpanjangan pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana covid-19.

Anggota DPD RI H Sudirman (Haji Uma) saat Rapat Daring Dengan BPKP RI. 

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“kita minta BPKP secara khusus untuk menyampaikan kepada presiden, agar dapat menyederhanakan kriteria penerima BLT. Jadi pemerintah harus melonggarkan kriteria penerima bantuan tersebut,” ujar Haji Uma , Kamis (30/4/2020).

Sebab kata Haji Uma Pemerintah Desa kesulitan mencari masyarakat yang termasuk dalam kriteria sebagaimana yang ditetapkan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PTT).

Kalau kriteria tersebut kata Haji Uma tidak disederhanakan atau dilonggarkan, dana untuk BLT tidak bisa disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, sehingga terkesan program bantuan kepada masyarakat, hanya janji manis saja, tanpa bisa direalisasi.

“Kalau berpedoman pada kriteria sebelumnya banyak sekali masyarakat tidak menerima BLT. Padahal mereka adalah masyarakat yang terdampak Covid-19,” katanya.

Selain itu jika berpegang kepada kriteria sebelumnya, masyarakat tersebut sidah sangat menderita dan memang harus dibantu oleh Pemerinath meskipun tak terdampak covid-19.

“Kriteria yang dikeluarkan kemendes PTT, misalnya penerima BLT itu warga miskin yang rumahnya masih menggunakan lantai tanah, memasak menggunakan kayu bakar, penerangan tanpa listrik, atau tidak sanggup berobat ke puskesmas,” katanya.

Jadi jika ada masyarakat seperti itu saat ini, kehidupannya sudah sangat menderita. “Karena itulah kita sampaikan kepada presiden untuk menyederhanakan kriteria, sehingga pemerintah desa nantinya tidak tersandung persoalan hukum,” pungkas Haji Uma.(*)