Haji Uma Minta Aturan Pengalihan Dana Desa untuk Covid 19 diatur Jelas dan Menyeluruh

ACEHSATU.COM | LHOKSEUMAWE – Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma meminta agar acuan hukum pengalihan dana desa untuk penanganan covid 19 diatur secara jelas dan menyeluruh sehingga tidak muncul kebingungan dan kekeliruan dalam pelaksanaannnya ditingkat desa. Sabtu kemarin (04/04/2020).

Hal ini disampaikan Haji Uma seiring laporan dan aspirasi dari sejumlah aparatur desa kepada dirinya yang mengaku masih kebingungan untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Kemendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

“Masih ada kebingungan ditingkat gampong dalam menindaklanjuti Surat Edaran Kemendesa PDTT dan kekhawatiran terjadi kekeliruan dalam melakukan penyesuaian alokasi dana desa untuk covid 19. Karena acuan aturan yang ada belum mengatur secara konferhensif dan sosialisasi belum intensif dilapangan”, ujar Haji Uma.

Haji Uma melanjutkan, bahwa memang telah ada Surat Edaran Kemendesa PDTT Nomor 20 tahun 2020 yang dikeluarkan 24 Maret 2020 sebagai acuan hukum. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2020, Plt. Gubernur Aceh juga telah menerbitkan Surat Nomor 412.2/5429 tentang Penggunaan Dana Desa 2020 untuk PKTD, Pencegahan Covid-19 dan Desa Tanggap Siaga Covid-19.

Menurut Haji Uma, acuan hukumnya memang telah ada. Namun hal ini belum disosialisasikan intensif ketingkat gampong sehingga masih timbul kebingungan dan pertanyaan meyangkut perihal teknis dilapangan. Selain itu, tidak ada pengaturan terkait pajak, sementara peruntukan dana desa tidak hanya pada satu mata barang dan ini menyulitkan pengitungan pajak.

“Selain masih kebingungan dengan teknis untuk revisi dana desa, gampong juga menyoal terkait pajak yang tidak disebutkan dalam surat edaran dan ini akan sulit menghitung pajak nantinya. Ini semestinya juga diatur jelas atau bebaskan saja pajak karena ini penanganan darurat, namun harus ada Pmk nya”, jelas Haji Uma.

Haji Uma juga melihat penting untuk segera ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pembinaan Masyarakat Gampong (DMPG) Aceh dan disosialisasikan intensif Sehingga gampong memiliki acuan teknis terkait pelaksanaannya dilapangan.

Haji Uma meminta kepada pemerintah agar acuan hukum penyesuaian dan pengalihan dana desa untuk penanganan covid 19 haruslah diatur komperhensif, temasuk terkait pajak serta petunjuk teknis pelaksanaan serta disosialisasi intensif kepada aparatur desa sebagai pihak yang bertanggug jawab terkait pelaksanaan dilapangan.

Sehingga dengan demikian tidak menimbulkan kebingungan dan menyulitkan yang berpotensi menghambat realisasi penggunaan dana desa untuk penanganan covid 19 berjalan tidak optimal atau bahkan menimbulkan perkara lain kepada aparatur desa sebagai pelaksana dilapangan dikemudian hari. (*)