Nanggroe

Haji Uma Desak Evaluasi Tambang Emas PT Emas Mineral Murni di Beutong Ateuh

Pemerintah Aceh maupun Pemkab Nagan Raya tidak boleh menutup mata. Sebab jika izin diberikan sepihak tanpa mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat, maka potensi konflik dengan msyarakat nanti berpeluang terjadi, apalagi beredar banyak sikap penolakan yang disampaikan oleh banyak pihak

ACEHSATU.COM | NAGAN RAYA – Anggota Komite II DPD RI asal Aceh, H Sudirman yang dikenal Haji Uma, Jumat (14/9/2018) turut menanggapi polemik perusahaan tambang emas PT Emas Mineral Murni (PT EMM) di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Seperti diketahui, kehadiran perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) ini mendapat penolakan dari warga setempat serta berbagai pihak terkait lainnya di Aceh.

Sehingga pihaknya meminta pemerintah sebagai otoritas pemberi izin eksploitasi diminta wajib untuk meninjau kembali proses perizinan usaha tambang bagi PT EMM.

“Saya hanya menyuarakan aspirasi dari tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggala terkait rencana operasi PT EMM di Kawasan Beutong Banggala, Nagan Raya, sehingga sebelum dilakukan aktifitas pertambangan, maka rembuk dulu dengan masyarakatnya, sosialisasi dengan masyarakat dan jika masyarakat tidak seteuju dasarnya bagaimana,” kata Haji Uma dalam siaran pers, Jumat (14/9/2018) malam.

Ia menambahkan, dari laporan yang disampaikan salah satu tokoh yang mewakili masyarakat setempat, mereka secara tegas menolak kehadiran PT EMM di Beutong Banggala.

Alasan mendasar adalah potensi kerusakan lingkungan dan ekosistem, selain itu kekhawatiran paling besar adalah hancurnya sejumlah situs sejarah termasuk makam ulama yang lokasinya masuk dalam area eksploitasi tambang emas PT EMM.

Dikatakannya, atas dasar laporan dan penolakan masyarakat setempat dengan alasan yang cukup mendasar tersebut, Pemerintah sebagai otoritas pemberi izin eksploitasi wajib untuk meninjau kembali proses perizinan usaha tambang bagi PT EMM.

Pihaknya juga mendukung penuh aspirasi masyarakat setempat dan meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat sebagai dasar pertimbangan pemberian izin usaha bagi PT EMM.

“Dari dasar alasan penolakan masyarakat, maka Pemerintah Aceh maupun Pemkab Nagan Raya tidak boleh menutup mata. Sebab jika izin diberikan sepihak tanpa mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat, maka potensi konflik dengan msyarakat nanti berpeluang terjadi, apalagi beredar banyak sikap penolakan yang disampaikan oleh banyak pihak,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Haji Uma, bahwa dari laporan yang diterimanya serta informasi yang dikumpulkan, bahwa lokasi tambang PT EMM berada di area Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) serta sejumlah situs bersejarah terutama makam ulama setempat.

Hal ini tentu akan berdampak bagi lingkungan serta akan sangat merugikan Aceh dengan hancurnya situs sejarah dan makam ulama oleh kehadiran PT EMM.

Ia berjanji akan mempelajari lebih jauh terkait masalah izin usaha tambang PT EMM dan akan berusaha menyuarakan masalah ini di Komite II DPD RI yang membidangi masalah ESDM serta memyampaikan permasalahan tersebut kepada Kementerian terkait, yakni Kementerian ESDM di Jakarta. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top