Guyon Gubernur Ganjar Soal Vaksin Corona: Jangan Seperti ‘UU Melly Goeslaw’

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sependapat dengan Presiden Joko Widodo bahwa persoalan kehalalan vaksin Covid-19 mesti disosialisasikan lebih baik ke publik agar tak bernasib seperti Omnibus Law CiptaKerja.

ACEHSATU.COMGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sependapat dengan Presiden Joko Widodo bahwa persoalan kehalalan vaksin Covid-19 mesti disosialisasikan lebih baik ke publik agar tak bernasib seperti Omnibus Law CiptaKerja, yang kemudian diplesetkan dengan nama penyanyi ternama, Melly Goeslaw.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya memperbaiki pola komunikasi dalam hal vaksinasi Covid-19, terutama terkait kehalalannya. Tujuannya, tak mendapat penolakan luas seperti yang terjadi pada Omnibus Law.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta vaksinasi Covid-19 tak dilakukan tergesa-gesa. (Foto: CNN Indonesia/Damar)

“Sampai-sampai Pak Wapres kan menyampaikan juga, Pak Presiden menyampaikan komunikasinya yang baik, agar tidak sama dengan Undang-undang Melly Goeslaw, eh Melly Goeslaw atau apa ya kemarin itu?” canda Ganjar, dalam diskusi bertema ‘Strategi Indonesia Keluar dari Pandemi’, yang disiarkan melalui kanal YouTube Harian Kompas, Sabtu (24/10/2020).

Menurutnya, persoalan kehalalan vaksin Covid-19 sudah dijawab oleh Wapres Ma’ruf Amin yang juga menjabat Ketua Umum MUI itu. Bahwa, dalam kondisi darurat bisa digunakan meski tak halal.

“Setelah itu pak Wapres menyampaikan apakah bahaya, halal atau haram. Sampai disampaikan toh sama pak Wapres, dalam kondisi terpaksa, haram pun bisa digunakan,” kata Ganjar.

Yang terpenting, kata dia, pemerintah bisa menjelaskan dengan rinci berkaitan dengan vaksininasi yang rencananya bisa dimulai akhir tahun ini. Ia pun meminta program itu tak dilakukan secara tergesa-gesa.

“Maka tidak boleh tergesa-gesa, jelaskan dengan baik, runutannya, tahapannya sudah sampai mana, aman atau tidak, terus kita mulai,” kata dia.

Jawa Tengah, kata Ganjar, pun siap menjadi contoh vaksinasi Covid-19. Dia memetakan vaksinasi tahap awal akan diberikan kepada garda terdepan, yakni tenaga medis.

Namun, bila tenaga kesehatan menolak maka vaksin akan diberikan kepada pihak yang tidak menolak.

“Buat saya sih simpel saja. Kalau tenaga kesehatan mulai menolak, kalau ada. Kan ada yang menerima, yang menerima dulu saja dikasih, terus kemudian dia bercerita. Kan selalu ada pro-kontra soal ini. Kan tidak semuanya menolak,” kata dia.

Diketahui, sebelumnya sempat viral aksi penolakan Omnibus Law dengan memplesetkannya menjadi Melly Goeslaw. Melly sendiri menanggapinya dengan berkelakar.

“Saya tegaskan sekali lagi, Omnibuslaw bukan dari keturunan keluarga Goeslaw,” candanya. (*)