Editorial

Gugatan Forkab, Hak Istimewa KPA, dan Perang Anti Separatis

Perang separatis dan anti separatis adalah dua ideologi yang berbeda. Dan KPA dan Fokab adalah dua agenda yang berbeda saat konflik berkecamuk di Aceh.

Foto | Ilustrasi kombatan gam

ACEHSATU.COM –  Gugat menggugat pasal demi pasal yang ada dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) ataupun Qanun yang sudah dilegalisasi terus terjadi. Ada pihak yang merasa dirugikan, ada juga yang terkesan diuntungkan dengan sejumlah pasal yang tertera dalam produk hukum yang diterbitkan DPR RI maupun oleh DPRA setelah penandatangan MoU Helsinki.

UUPA dan sejumlah Qanun yang kemudian diberlakukan dengan segala tumpang tindih dengan produk hukum yang lebih tinggi di atasnya lantas memunculkan beragam spekulasi. Tak ayal, dari tahun ke tahun, ada saja sejumlah pasal yang digugat uji materinya dengan beragam alasan.

Kita tentu masih ingat baru-baru ini, rakyat Aceh kembali bergembira atas kemenangan hasil gugatan pasal dalam UU Pemilu yang bertentangan dengan UUPA. Alhasil, Aceh kembali mendapat bargaining dalam percaturan politik nasional.

Sejurus kemudian, sebuah gugatan terhadap Qanun yang dihasilkan DPRA kemudian mengemuka ke permukaan.

Adalah Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab ) Aceh yang sejak didirikan terus berkonfrontasi dengan Komite Peralihan Aceh. Kedua lembaga ini jelas memiliki latar belakang sama sebagai pelaku konflik Aceh.

Berdiri atas prakarsa yang sama dalam memperjuangkan kepentingan eks kombatan GAM setelah konflik Aceh, Forkab dan KPA juga menaungi para mantan kombatan GAM.

Bedanya, Forkab adalah forum bagi eks kombatan yang kembali ke NKRI sebelum MoU Helsinki diteken. Sementara KPA adalah forum mantan kombatan GAM yang kembali turun gunung setelah MoU Helsinki ditandatangani.

Perbedaan yang kontras kemudian memunculkan gesekan dalam percaturan politik Aceh. Setiap kebijakan Pemerintah Aceh terkait reparasi pascakonflik melalui lembaga BRA terus menuai pro dan kontra.

Percaturan politik di Aceh kemudian secara tidak langsung telah mendistorsikan posisi anggota Forkab ini. Oleh anggota KPA, mereka dianggap bukan bagian dari GAM. Pasalnya, mereka sudah duluan menyerah sebelum perang itu sendiri berakhir.

Persepsi itu kemudian menjelma dalam  aplikasi tatanan politik di tingkat Pemerintah Aceh. Sampai kemudian, sebuah Qanun diterbitkan oleh Pemerintah Aceh dan memunculkan persepsi ganda di antara kedua lembaga ini.

Pasal Pasal 44 ayat 1 dan ayat 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh (BRA) inilah yang memicu organisasi Forkab terus ‘mengutuk’ KPA sebagai organisasi yang dieklusifkan oleh Pemerintah Aceh.

“Dari sisi hukum ketatanegaraan ini merupakan masalah baru dimana seorang Gubenur secara tidak langsung dapat diperintah secara administratif oleh ketua ormas eks kombatan,” ketus Ketua DPP Forkab Aceh Polem Muda Ahmad Yani atau yang akrab disapa Polem Muda kepada sejumlah media.

Hal itu, kata dia, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Karena dalam pasa Pasal 44 ayat 1), Ketua BRA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul tertulis dari Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat. Kemudian ayat 4), Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas rekomendasi Bupati/Wali Kota atas usul tertulis oleh Ketua KPA wilayah.

Ketidaksetujuan atas ‘hak eklusif’ KPA ini kemudian menjadi alasan Forkab mengajukan uji materi Pasal 44 ayat 1 dan ayat 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung (MA) RI pada 20 Desember 2017.

Fenomena itu kemudian menyulutkan emosi tiada henti. Bermacam upaya dilakukan Forkab, tapi kebijakan tetap tidak berpihak ke mereka. Sampai akhirnya, celah hukum ini dimanfaatkan untuk dan terus mempolarisasi masalah ini sebagai sebuah ketidakadilan.

Tudingan ‘hak ekslusif’ terhadap kombatan GAM dari kalangan KPA juga sepertinya sangat tidak beralasan. Pasalnya, sampai perdamaian memasuki usianya yang ke-13 tahun, banyak anggota KPA yang belum mendapat kesejahteraan. Dan BRA ibarat macan ompong yang tidak bisa berbuat banyak.

Pendapat itu diutarakan kalangan anak-anak almarhum mantan kombatan GAM yang bernaung dibawah Lembaga JASA (Jaringan Aneuk Syuhada Aceh). Melalui Juru Bicaranya, Zulfikar, JASa menolak jika disebutkan KPA memiliki ‘hak ekslusif.’

“Sampai saat ini, masih banyak dari kami yang belum sejahtera, apalagi mendapat tempat di pemerintahan, jadi ironis sekali tuduhan itu terus dialamatkan kepada KPA,” tukas Juru Bicara JASA, Zulfikar kepada ACEHSATU.COM, Kamis (18/1/2018).

Persoalan gugatan terhadap Undang-undang, ataupun Qanun, menurut Zulfikar, adalah hak setiap warga negara. Semua warga negara berhak menggugat apa yang menurutnya tidak sesuai dengan kepentingan menurutnya dan kelompoknya.

Namun yang pasti, kata Zulfikar, KPA bukanlah lembaga ekslusif di pemerintahan, dan hak yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 adalah karena BRA memang dibentuk untuk kepentingan para pelaku dan korban konflik.

“Ini bukan keinginan KPA, tapi ini amanah yang tertuang dalam MoU Helsinki yang harus ditindaklanjut oleh pemerintah,” tambahnya.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap Qanun tersebut, jika merunut sejarah ke belakang. Forkab dan KPA adalah ibarat satu mata uang dengan dua sisi berbeda.

Bedanya adalah, kepentingan. Jika KPA adalah lembaga para pendukung gerakan pembebasan Aceh, maka Forkab justru sebaliknya—gerakan anti separatisme.

“Mereka jelas kelompok yang melawan kepentingan Aceh, bahkan dulu setelah menyerah mereka melawan GAM yang jelas berjuang untuk Aceh,” kata Zulfikar.

Perang separatis dan anti separatis adalah dua ideologi yang berbeda. Dan KPA dan Fokab adalah dua agenda yang berbeda saat konflik berkecamuk di Aceh.

Dan tidak berlebihan memang, jika hak yang terdapat Qanun tersebut memang sudah seyogianya tetap haruss dipertahankan.

Karena KPA, pada satu sisi memiliki kepentingan langsung terhadap penghentian konflik Aceh yang sudah berjalan selama tiga dasawarsa. Dan lembaga ini pula yang paling paham, siapa dan dimana para korban konflik itu yang harus diberdayakan. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top