Gubernur dan DPRA Jangan Tidur, Aceh Gelar Pilkada Serentak 2022

Kelahiran UU PA memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Rumit karena pemerintah pusat tidak ikhlas melepaskan sebagian kewenangan nya untuk diberikan kepada Pemerintah Aceh.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – Pemerintah Aceh dengan kewenangan penyelenggaraan otonomi khusus atau otonomi luas merupakan sistem pemerintahan lokal yang secara khusus dilahirkan melalui Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006.

Pemerintah Aceh kemudian menjadi satu daerah dengan derajat provinsi yang unik, khas, dan istimewa dibandingkan dengan provinsi lain pada umumnya di Indonesia.

Kelahiran UU PA memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Rumit karena pemerintah pusat tidak ikhlas melepaskan sebagian kewenangan nya untuk diberikan kepada Pemerintah Aceh.

Sehingga dalam prosesnya terjadi tarik ulur dan negosiasi-negosiasi politik antara Aceh dan Jakarta.

Meski akhirnya produk politik tersebut terbit juga. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan mengalami banyak hambatan dan tantangan, termasuk hambatan yang datang dari pusat.

Salah satu kewenangan yang diatur secara khusus dalam UUPA yakni pemilihan kepala daerah serentak di Aceh yang harus dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang kecuali tiga daerah.

Berdasarkan undang-undang itu, Pemerintah Aceh dapat menggelar hajatan demokrasi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sendiri tanpa mengikuti pilkada serentak secara nasional karena jadwalnya memang tidak sama.

Namun belakangan terendus kabar bahwa Pilkada Aceh serentak yang sejatinya pada 2022 terancam tidak dapat dilaksanakan karena pihak pusat menolak.

Kepastian mengenai pilkada 2022 pada kebijakan pusat masih tanda tanya dan misteri. Padahal secara normatif (UUPA 11/2006) sudah terang benderang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyebutkan, perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah dengan Komisi II DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Pilkada Aceh.

Diskresi Kemendagri yang tidak memberikan jawaban tegas atas sesuatu yang sudah jelas, menandakan pusat tidak berkomitmen untuk menjalankan UUPA.

Sikap ini sama halnya dengan mengganggap bahwa keberadaan UUPA tidak begitu penting untuk dipatuhi.

Padahal UUPA merupakan pijakan kuat bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.

Sebab secara historis UUPA merupakan salah satu kompensasi dari tuntutan kemerdekaan Aceh oleh Gerakan Aceh Merdeka.

Artinya tawaran pemerintah untuk menggantikan kemerdekaan dengan otonomi luas disahuti oleh Aceh.

Namun kok pemerintah terkesan seperti mempermainkan tawaran tersebut untuk kembali “menipu” rakyat Aceh.

Ataukah Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang impoten dan pengecut?

Sehingga kedua lembaga tertinggi di Aceh itu tidak mampu berbuat apa-apa.

Jika benar demikian halnya maka Anda pun termasuk para penipu rakyat Aceh.

Seyogyanya tidak ada polemik terkait dengan kapan pelaksanaan pilkada di Aceh bila masing-masing pihak konsisten dan tidak berkhianat.

Karena soal waktu sudah jelas disebutkan dalam UUPA terhitung sejak pilkada pertama digelar paska penandatanganan perjanjian damai.

Akan tetapi faktanya ketika pilkada hendak dilaksanakan, oleh pemerintah pusat selalu saja “mengganggu” agar terjadi penundaan.

Yang ujung-ujungnya pilkada di Aceh dilakukan secara serentak nasional dengan mengikuti aturan pusat.

Berarti ini jelas sebagai upaya pusat untuk kembali “membunuh” Aceh dengan menguburkan kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah diberikan melalui UUPA.

Karena itu kita menyarankan kepada Gubernur Aceh dan DPRA untuk bangkit dari tidurnya dan menjalankan kewajiban menurut kewenangan yang ada.

Walaupun Gubernur dari Partai Politik Nasional bukan berarti harus mengabaikan kekhususan Aceh.

Gubernur harus melek UUPA dan memiliki empati yang mendalam terhadap rakyat Aceh karena mereka dulu berjuang untuk tidak diabaikan oleh pusat dan berupaya mengambil kembali hak-hak rakyat Aceh.

Semoga Anda paham dan dapat merasa. (*)