Gratiskan Akta Kelahiran, Pemkab Aceh Utara Gandeng Rumah Sakit Ini

ACEHSATU.COM | ACEH UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara menggandeng rumah sakit memberikan layanan khusus kependudukan untuk penerbitan akta kelahiran, perubahan kartu keluarga, dan kartu identitas anak secara gratis.

“Layanan pembuatan akta kelahiran, perubahan kartu keluarga, dan kartu identitas anak ini sudah dapat dilayani di Rumah Sakit Ibu dan Anak Abby Lhokseumawe. Layanan gratis ini khusus untuk warga Aceh Utara,” kata Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf di Lhokseumawe, seperti dilansir Antara, Rabu (2/6/2021).

Menurut Fauzi Yusuf, Pemkab Aceh Utara sudah menandatangani nota kesepakatan dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Abby Lhokseumawe memberikan layanan khusus catatan kependudukan bagi wanita yang bersalin di rumah sakit swasta tersebut.

Fauzi Yusuf mengatakan dengan adanya layanan tersebut, maka masyarakat tidak perlu lagi datang mengurus catatan kependudukan setelah anak mereka ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

“Masyarakat cukup dengan melengkapi persyaratan dan diserahkan kepada pihak RSIA Abby, nanti pihak rumah sakit yang memfasilitasi dan mengurus ke dinas terkait,” sebut Fauzi Yusuf.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara Safrizal mengatakan pihaknya akan terus berupaya melakukan terobosan dan inovasi untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.

Kerja sama atau MoU dengan manajemen RSIA Abby merupakan yang pertama kali dilakukan dan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan maksimal, kata Safrizal.

“Kami bisa memahami adanya kesulitan bagi ibu-ibu yang baru melahirkan dan harus segera memiliki akta kelahiran anak dan perubahan kartu keluarga sebagai syarat BPJS Kesehatan. Sementara si ibu sedang dalam proses persalinan di rumah sakit,” kata Safrizal.

Selain kerja sama dengan RSIA Abby Lhokseumawe, kata Safrizal, pihaknya juga bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh Utara dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh (Dinsos P3A) Kabupaten Aceh Utara. 

Kerja sama tersebut, kata Safrizal, dalam bentuk pemberian akses nomor induk kependudukan (NIK) para calon penerima bantuan, apakah sesuai atau tidak dengan data base pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau tidak.

“Dengan adanya kerja sama dengan Baitul Mal dan Dinas Sosial P3A ini diharapkan pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat tidak lagi terjadi tumpang tindih atau salah sasaran,”kata Safrizal. (*)