GeRAK Aceh Dukung Evaluasi Terkait Program JKA Asalkan Tidak Dihapus

JKA merupakan program khusus yang hanya diterima oleh masyarakat miskin Aceh, karenanya tidak dapat dihapus serta merta mengingat jumlah kebutuhan pengobatan yang tinggi
GeRAK Aceh dukung evaluasi program JKA asalkan tak dihapus

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – GeRAK Aceh dukung evaluasi terkait program JKA asalkan tak dihapus.

“Evaluasi program JKA penting dilakukan untuk menjamin seluruh anggaran yang diproyeksikan dalam APBA (anggaran pendapatan dan belanja Aceh) itu tepat sasaran,” kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani, di Banda Aceh, Sabtu. 

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Korupsi (LSM-GeRAK) Aceh mendukung rencana Pemerintah Aceh mengevaluasi jaminan kesehatan Aceh (JKA) menjadi lebih efektif, asalkan program tersebut tidak dihentikan.

Askhalani menilai, rasionalisasi sebuah program itu penting untuk menjamin realisasinya tepat sasaran dan tidak terjadi manipulasi klaim pada proses pengobatan masyarakat.

Apalagi sumber dana untuk biaya kesehatan di Indonesia hanya dikelola BPJS. 

Baca juga: Mualem Sebut Misi Pertama Ketua DPRA Baru Adalah Pertahankan JKA

Askhalani menyampaikan, pos alokasi dana JKA selama ini dilakukan dengan pengelolaan sistem kontrak kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan.

Maka, kata Askhalani, sistem tersebut berpotensi double klaim dari layanan yang dilakukan oleh Puskesmas maupun rumah sakit, sehingga dikhawatirkan terjadi pelanggaran yang terencana, apalagi jumlah peserta penerima tidak pernah dipublikasikan. 

Melainkan, lanjut Askhalani, hanya bermodalkan pada kartu layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Bahkan sebagian penerima dipastikan terjadi pengurangan akibat dari proses kematian, kondisi ini juga tidak pernah sampaikan.

Baca juga: JKA di Hilangkan, Steffy Burase Buka Suara Melalui Story Instagramnya

“Sehingga seluruh biaya yang sebelumnya masuk dianggap habis dan ini adalah kesalahan prosedur yang terencana serta berpotensi adanya dugaan tindak pidana,” ujarnya.

Askhalani menyampaikan, JKA merupakan program khusus yang hanya diterima oleh masyarakat miskin Aceh, karenanya tidak dapat dihapus serta merta mengingat jumlah kebutuhan pengobatan yang tinggi.

Di tambah lagi, ta mbah Askhalani, rasio masyarakat Aceh terdampak penyakit menahun setiap tahun juga meningkat, maka dari itu program JKA tidak boleh dihapus, jika perlu diperluas dengan tujuan untuk kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Senator DPD RI Haji Uma Ingatkan Pemerintah Aceh dan DPRA Terkait Hentikan JKA

“Program ini jangan dihapus, konon lagi sumber pembiayaan JKA berasal dari dana kompensasi perang alias dana otonomi khusus (Otsus) Aceh,” demikian Askhalani.

Untuk diketahui, Pemerintah Aceh mulai merasionalisasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), akibatnya biaya kesehatan untuk 2,2 juta lebih masyarakat di tanah rencong tidak lagi ditanggung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). 

Dikatakan, rasionalisasi JKA tersebut atas dasar pemenuhan hak masyarakat miskin terkait jaminan kesehatan. Dalam proses transisi ini, maka warga Aceh kategori mampu mulai April 2022 ini tidak diberikan lagi diberikan premi JKA.