Gegara Urusan Toa Banjir, Anies Kena Sindir

Toa Banjir
Toa Banjir

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pengadaan toa banjir untuk peringatan dini tidak dilanjutkan lagi karena sudah tidak relevan.

Anggota DPRD DKI Jakarta angkat suara.

Anies bahkan menyebut Toa yang sebelumnya sudah dipakai dapat dimuseumkan.

“Jadi jangan diteruskan belanja ini (Toa) dan ini boleh jadi museum,” ujar Anies dalam rapim pembahasan penanganan banjir yang disiarkan channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, pada Jumat (7/8/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan Toa yang pernah digunakan itu merupakan hasil hibah dari Jepang.

Menurut Anies, hibah tersebut merupakan cara promosi Jepang agar Pemprov DKI mau membeli Toa di lain waktu.

“Ini (Toa) adalah cara promosi (Jepang) paling bagus. Hibah dulu, habis itu pengadaan dan strategi mereka sukses, lalu kita belanja terus ke Jepang. La, buat apa? Ini kalau untuk kasus immediate seperti tsunami boleh. Kalau kita punya musuh perang, ini perlu warning system, ada pesawat perang lewat. Tapi kan tidak, nggak perlu ini semua,” katanya.

Pengadaan toa ini sempat dianggarkan pada awal 2020. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS.

BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau toa yang umum ditemukan. Enam DWS itu untuk menambah sejumlah ‘bukan Toa biasa’ yang sudah ada di sejumlah kelurahan di Jakarta.

Kala itu, rincian anggaran pengadaan DWS ditampilkan dalam Penyempurnaan RKA (Rencana Kerja Anggaran) RAPBD 2020, yang diunggah di apbd.jakarta.go.id. Berikut adalah rincian biaya pengadaan 6 DWS senilai Rp 4,073 miliar:

6 set stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf Radio, Rp 3,122 miliar.

– 6 set pole (menara) DWS, Rp 353,096 juta.

– 6 set modifikasi software untuk Telementry dan Warning Console, Rp 416,215 juta.

– 6 set coaxial arrester, Rp 14,124 juta

– 6 set 30W horn speaker buatan lokal, Rp 7,062 juta.

– 6 set storage battery 20AH, 24V, Rp 70,618 juta.

– 6 set 3 element yagi antenna, Rp 90,392 juta.

Ternyata, rencana pembelian itu sudah dibatalkan dan anggarannya dialihkan.

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengatakan anggaran Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS atau Toa kini sudah dibatalkan.

Hal itu karena terjadi terjadi refocusing anggaran untuk dialihkan dalam penanganan COVID-19.

“Nggak, nggak ada (pembelian Toa). Kan refocusing,” ujar Sabdo saat dihubungi, Jumat (7/8).

Sabdo mengatakan penganggaran pembelian Toa pada Januari 2020 itu telah dibatalkan. Semuanya dialihkan untuk penanganan virus Corona.

“Nggak ada pembelian memang, refocusing semua,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai pengadaan toa peringatan dini banjir itu sebagai program asal-asalan.

“Program jadul, program asal-asalan,” ujar Gembong saat dihubungi, Senin (10/8/2020).

Gembong mengatakan apabila program pengadaan Toa saat pandemi tetap dilakukan, Pemprov DKI terlihat tidak memiliki skala prioritas.

Selain itu, dari segi anggaran, pengadaan Toa tersebut hanya akan menyebabkan pemborosan.

“Dari sisi manfaat juga tidak terlalu signifikan, justru kalau di saat pandemi ini program pengadaan Toa tetap dilaksanakan, menunjukkan tidak adanya skala prioritas, dan yang terjadi hanya sekedar menghabiskan anggaran, alias pemborosan yang tak bermanfaat. Dari sisi mata anggaran saja sudah menggambarkan bahwa Pemprov DKI tidak visioner,” papar dia.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mencurigai Anies sedang menutupi isu banjir di Jakarta.

“Memang kadang programnya tiba saat (red: masa) tiba akal, jadi asal saja untuk mencari (program), bukan fokus pada pembenahan banjirnya tapi fokus kepada nutupin isu banjirnya dengan mengeluarkan hal-hal yang antitesis,” ujar Baco.

Baco mengatakan Fraksi Golkar DPRD DKI sejak awal adanya rencana pengadaan Toa itu sudah meyakini tidak akan berfungsi. Menurutnya, program tersebut tidak jelas.

Baco mengatakan, sebaiknya Pemprov DKI berfokus pada naturalisasi sungai untuk menanggulangi banjir. Hal itu lebih jelas ketimbang pengadaan Toa. (*)