Nanggroe

Fraksi PA Kritisi Pergub Pemberlakuan Hukuman Cambuk di LP

“Jika misalnya ada alasan untuk investasi. Apakah ada jaminan saat kebijakan ini diterapkan, akan datang berbondong-bondong investor ke Aceh,”

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH  – Pemberlakuan hukum cambuk dari sistem terbuka ke sistem ruang terbatas (LP) mendapat sorotan dari Fraksi Partai Aceh di DPRA.

Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan, hal itu merupakan langkah mundur dalam konteks artikulasi syariat Islam yang telah terbuka melalui Undang Undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan Undang undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Iskandar mengatakan, ide tersebut berbalik dengan apa yang diperlihatkan oleh negara bagian Kelantan Malaysia yang baru sekarang menyetujui mengamandemen UU syariahnya agar hukum cambuk mulai dan dapat dilaksanakan secara terbuka di depan umum.

“Sungguh ironi ketika negeri tetangga kita telah lama berkeinginan hukum cambuk dilakukan dengan terbuka karena otoritas kekuasaan mereka baru kini mengiyakannya, justru kita coba berpaling dari terbuka menuju ruang terbatas. Bahkan tempo dulu di bawah rezim orbarian hukum hukum Islam tidak diberi wadah dan ruang untuk diekspresikan di Aceh oleh kekuasaan Jakarta yang pongah,” katanya.

Al-Farlaky menambahkan, saat kesempatan dan kekuasaan bagi Aceh terbuka untuk itu, justru kita ingin memodif praktik syariah mau menjauh dari core islam (ide hukum cambuk terbuka).

Tidak ada persoalan penerapan hukum cambuk terbuka selama ini di Aceh, bahkan gaung Aceh Sebagai negeri syariah terlihat lebih eksis karena hal itu.

“Jika misalnya ada alasan untuk investasi. Apakah ada jaminan saat kebijakan ini diterapkan, akan datang berbondong-bondong investor ke Aceh,” ujarnya mempertanyakan.

Dikatakan dia, mengubah pelaksanaan hukuman cambuk dari cara terbuka ke cara yang dilaksanakan di dalam lembaga permasyarakatan karena alasan apapun tidak cukup menjustifikasikannya dengan mempergubkan keinginan itu.

Pergub Nomor 5 tahun 2018 telah melabrak Pasal 262 ayat 1 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

Qanun memang mengamanahkan uqubat cambuk ini adalah untuk memberi efek jera kepada pelaku sehingga dilaksanakan di tempat terbuka, depan khalayak ramai.

“Oleh karena qanun dimaksud secara sosiologis bersinggungan langsung dengan kehidupan berhukum berdasarkan syariah di Aceh. Maka tidak serta merta gubernur dapat menderogatnya hanya dengan Pergub. Norma Qanun tidak dapat dimensohkan dengan Pergub karena dalam alur perundang undangan Pergub dibawah Qanun,” ketusnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top