Flower Aceh Ingatkan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pada Kasus Pelanggaran UU ITE di Aceh

Flower Aceh mengingatkan tentang hak perempuan untuk mendapatkan pendampingan hukum dan hak anak pada kasus Isma (33) yang harus mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan membawa bayinya berusia enam bulan karena melanggar Undang-undang Informasi dan Traksaksi Elektronik ( UU ITE) oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara.
Flower Aceh
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati. Foto HO/ACEHSATU.com

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Flower Aceh mengingatkan tentang hak perempuan untuk mendapatkan pendampingan hukum dan hak anak pada kasus Isma (33) yang harus mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan membawa bayinya berusia enam bulan karena melanggar Undang-undang Informasi dan Traksaksi Elektronik ( UU ITE) oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, Ph kepada ACEHSATU.COM melalui siaran persnya, Kamis(04/03/2021)

Menurutnya , Kita sudah punya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.

Untuk Aceh, kita juga punya Qanun Nomor 9 tahun 2019, tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menegaskan tentang Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan Anak.

Flower Aceh
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati. Foto HO/ACEHSATU.com

“Maka penting sekali memastikan kebijakan-kebijakan ini terimplementasi untuk menjamin pemenuhan hak bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum selama proses penyelesaian kasusnya berlangsung dan hak anak,” tegas Riswati.

Dijelaskannya, harus dipastikan terpenuhinya hak anak dan kepentingan terbaiknya yang diamanatkan dalam konvensi hak anak (KHA), untuk itu harus ada jaminan agar bayi berusia 6 bulan tersebut mendapatkan perlindungan optimal dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain (Pasal 2), mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman (pasal 24).

Oleh karena itu , mempertimbangkan hal tersebut,  maka penting bagi pihak-pihak terkait untuk mencarikan solusi agar proses penanganan hukum tidak mencederai hak perempuan dan hak anak yang dimaksudkan, ungkap Riris sapaan akrab Direktur Eksekutif Flower Aceh.

“Bayi usia enam (6) bulan sangat membutuhkan buaian kasih sayang ibunya, mendapatkan ASI sebagai sumber makanan utamanya, dan lingkungan tinggal yang aman dan nyaman memenuhi standar kesehatan sehingga mendukung tumbuh kembangnya, untuk itu harus difikirkan jalan keluar terbaiknya, sebutnya.

Riswati mengingatkan pula tentang pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang harus terus dilakukan agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak terjadi kasus yang sama.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Divisi Perlindungan dan Pemberdayaan Korban, Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi UIN Ar Raniry, Syarifah Rahmatillah.

“Jika melihat bunyi putusan hakim, sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana khususnya terkait pelanggaran UU ITE. 

Pada kasus ini tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh pihak pelaku karena putusan telah dijatuhkan dan tidak ada upaya banding dari pelaku sebelumnya.

Namun demikian, ini menjadi pembelajaran bagi kita dan masyarakat luas agar lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan sosial media sehingga tidak bersinggungan dengan hukum” jelasnya.

Syarifah menambahkan bahwa ada kasus serupa di pengadilan negeri Bantul Yogyakarta, dimana ibu dengan inisial Ervani yang menulis kritik di akun Face Book (FB) nya tentang Joely Jogja Jewellery yang memecat suaminya.

Kasus ini juga menggunakan UU ITE, tetapi hakim memutuskan bebas karena menilai ada ketidaktahuan dari pelaku bahwa keluh kesah pelaku di FB memiliki kemungkinan menyinggung orang lain.

Untuk kasus pelanggaran UU ITE di Aceh Utara, kita berharap adanya perlakuan yang terbaik bagi terpidana mengingat ia adalah seorang ibu yang sedang menyusui sehingga tanggung jawab menyusui tersebut bisa terus ia berikan untuk bayinya, dan juga perhatian khusus pihak Rutan menyangkut kepentingan bayi tersebut, Ketua PSGA ini. (*)