ACEHSATU.COM — Gejolak demokrasi yang melanda Indonesia akhir-akhir ini telah meresahkan banyak pihak. Kisruh tentang rencana pengesahan RUU KPK dan RUU KUHP telah membangkitkan gerakan mahasiswa dengan berbagai aksi penolakan di seluruh Indonesia.

Sampai hari ini aspirasi dari gerakan oposisi jalanan ini belum juga diterima.

Meluasnya gerakan penolakan ini telah banyak memakan tumbal.

Akibat dari tindakan represif oleh pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan, telah menjatuhkan banyak korban dan bahkan telah menggugurkan nyawa pejuang demokrasi di Sulawesi.

Di samping itu, konflik agraria dan monopoli tanah, khususnya di Kalimantan dan Sumatera telah meresahkan banyak masyarakat.

Aksi pembakaran hutan (bukan terbakar) telah menjadi rutinitas perusahaan nakal yang tidak berani ditindak oleh pemerintah karena kepentingan bisnis oligarki.

Dampaknya adalah polusi udara dari asap pembakaran yang tak berkesudahan, bahkan sampai menjalar ke beberapa negara tetangga.

Hak rakyat banyak terhadap udara bersih telah dikalahkan oleh kepentingan bisnis segelintir elit pemilik modal.

Di ujung timur sana, konflik yang terjadi di Papua juga tidak menunjukkan perkembangan yang positif.

Alih-alih mengharapkan upaya penyelesaian secara damai, pemerintah justru mengirim 6.000 aparat tambahan untuk merespon isu Papua.

Padahal pemerintah tahu bahwa konflik Papua tidak bisa diselesaikan dengan moncong senjata.

Di samping itu, aktivis yang menyuarakan isu Papua dikriminalisasi.

Suara fakta dan kebenaran hendak dibungkam.

Hak untuk mendapatkan informasi dibatasi oleh pemerintah.

Dari serangkaian fenomena gejolak demokrasi Indonesia dalam beberapa waktu belakangan menunjukkan bahwa pemerintah di bawah komando presiden Joko Widodo tidak sanggup lagi memikul beban daerah yang terlalu banyak.

Sebaiknya semua beban itu dikembalikan lagi kepada masing-masing daerah.

Oleh karena itu, Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merefleksikan kembali tentang bentuk negara kesatuan (unitaris) yang sentralistis ini.

Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya akan sangat naif jika terus dipaksakan dalam konflik berkepanjangan seperti ini.

Pluralisme budaya ini juga untuk menghindari dominasi satu budaya atas yang lainnya serta memberikan kesempatan bagi setiap entitas budaya untuk mengatur dirinya sesuai dengan budayanya masing-masing.

Sehingga sampai disini kami beranggapan bahwa federalisme (negara federasi/serikat) adalah solusi untuk menyelesaikan berbagai konflik dan kekisruhan yang terjadi sejak negara ini berdiri 74 tahun yang lalu.

Federalisme akan menjamin nilai dan prinsip demokrasi Indonesia yang terdiri dari berbagai suku-bangsa.

Federalisme juga jalan menuju cita-cita pendiri bangsa karena semboyan negara Indonesia Bhineka Tunggal Ika itu adalah terjemahan dari federalisme itu sendiri!

Yogyakarta, 1 Oktober 2019

Tertanda,

Fadhli Espece

Sekretaris Jenderal Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN)