ACEHSATU.COM | JAKARTA – Fahri Hamzah Sindir Pemerintah soal Insiden Wadas, Ungkit ‘Harmoko’ dan Sebut Istana Selalu Benar.
Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengkritik cara kerja pemerintah dalam menjawab persoalan yang terjadi di tengah warga. Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu bersuara terkait konflik yang terjadi di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Kali ini Fahri menyinggung sikap Istana terhadap persoalan di Wadas dengan membawa-bawa nama Harmoko, mantan Menteri Penerangan di zaman Soeharto. Apa maksudnya?
“Kalau harmoko bilang gak ada apa2 ya sudah memang gak ada apa2,” cuit Fahri lewat akun Twitternya @Fahrihamzah, seperti dilihat, Jumat (11/2/2022).
Cuitan Fahri Hamzah ini membalas pemberitaan detikcom yang berjudul ‘YLBHI Kritik Narasi Pemerintah; Seolah Tak Ada Apa-apa di Wadas’.
Untuk diketahui, Harmoko sempat menjabat menteri di Kabinet Pembangunan VI yang berakhir pada 1997. Fahri Hamzah lantas menjelaskan maksud cuitannya.
Dia awalnya berbicara terkait tradisi otoriter di mana negara selalu meminta dipercaya dan apa pun yang dikatakan pemerintah itu selalu benar. Hal tersebut, menurut dia, sempat terjadi di zaman Orde Baru, Soeharto.
“Dalam tradisi otoriter, negara selalu meminta agar mereka dipercaya, apa yang dikatakan oleh penguasa itu selalu benar dan kita harus selalu menganggap yang dikatakan penguasa itu benar. Nah, itu yang terjadi dulu di zaman Orde Baru,” kata Fahri Hamzah saat dimintai konfirmasi.
BACA JUGA: Amnesty International Soroti Insiden Wadas: Jokowi dan Ganjar Harus Tanggung Jawab
Fahri Hamzah mengakui hal itu terjadi lantaran pemerintah bisa mendikte seluruh elemen seperti aparat hingga media. Maka, menurutnya, terkadang apa pun yang dikatakan Istana, meski salah, harus dibenarkan oleh jajarannya.
“Memang dalam banyak hal karena pemerintah mampu mendikte seluruh elemen yang ada termasuk media dan juga aparat di bawah, sehingga kadang-kadang omongan Istana itu salah pun harus dibenarkan di bawah,” ucapnya.
Namun, menurutnya, saat ini sudah berbeda zaman dengan Orde Baru. Dia menegaskan pemerintah tidak lagi harus selalu menang dan benar.
“Sekarang sudah beda situasinya, kita hidup di zaman demokrasi, negara tidak selalu harus menang, tidak selalu harus benar. Dan pemerintah juga harus jujur karena teknologi dan keterbukaan yang ada sekarang tidak memungkinkan lagi negara dan pemerintah menyembunyikan apa yang terjadi di tengah masyarakat,” tegasnya.
“Jadi sebaiknya kritik kepada juru bicara istana perlu didengar karena rakyat juga melihat dan mereka semua kejadian yang ada,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah juga menyindir pernyataan pemerintah, salah satunya Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut tidak terjadi apa-apa di Wadas. Dia beralasan seharusnya pemerintah terlebih dulu menginvestigasi apa yang terjadi di Wadas sebelum memberi pernyataan.
“Seharusnya pernyataan Istana terlebih dahulu adalah ‘kita akan membentuk tim investigasi’ atau bikin rapat yang mengajukan laporan lengkap dari banyak pihak, jangan sepihak mengatakan nggak ada masalah, padahal ternyata banyak masalah,” tuturnya.
Narasi Pemerintah Dikritik
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik narasi pemerintah terkait kondisi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah (Jateng). YLBHI menilai narasi yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai kenyataan di lapangan.
“Ini sangat berbeda dengan narasi yang disampaikan negara, seenaknya menyampaikan Gubernur Jateng menyampaikan bahwa ini seakan-akan nggak terjadi apa-apa, ini berbeda dengan fakta-fakta di lapangan, kita bisa lihat dari rekaman atau video dokumentasi yang diambil warga,” ujar Kepala Bidang Advokasi YLBHI, Zainal Arifin, dalam konferensi pers yang digelar YLBHI melalui Zoom, Kamis (10/2).
“Bagaimana mereka ditangkap secara acak, dengan cara di-sweeping, nyatanya sweeping-sweeping dilakukan sampai ke rumah warga, pisau-pisau yang biasanya digunakan untuk membuat besek diambil secara paksa kemudian diklaim sebagai sajam. Saya rasa ini sangat mengkhawatirkan untuk demokrasi dan penegakan negara hukum,” jelasnya.
Mahfud Md Klaim Situasi Wadas Normal
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md memastikan situasi dan kondisi di Desa Wadas saat ini normal dan kondusif. Mahfud mengatakan sejumlah warga yang diamankan juga sudah dipulangkan tanpa ada penyiksaan.
“Situasi dan kondisi di Wadas sekarang ini normal dan kondusif, seluruh warga yang kemarin sempat diamankan di Mapolres Purworejo sudah dilepaskan semua sehingga saat ini semua sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penyiksaan,” kata Mahfud seusai rapat koordinasi, Rabu (9/2). (*)