Nanggroe

ESDM Diminta Selesaikan Polemik Izin Tambang PT EMM Agar tak Pengaruhi Elektabilitas Jokowi di Aceh

Penyelesaian itu dinilai penting agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok lain untuk menggerus elektabilitas Presiden Joko Widodo di Aceh.

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) diminta segera menyelesaikan polemik terkait penerbitan izin tambang PT Emas Mineral Murni (EMM) di kecamatan Beutong Ateuh Nagan Raya dan kecamatan Pegasing Aceh Tengah.

Penyelesaian itu dinilai penting agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok lain untuk menggerus elektabilitas Presiden Joko Widodo di Aceh.

Demikian antara lain pernyataan politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Indra Putra Keumala, Sabtu (6/10/2017).

BACA: Demo Tolak Tambang Emas di Gedung KPK, Senator Aceh Ini Teriak “Kita Sedang Dirampok”

Dia mengatakan, penerbitan izin tambang oleh Kementerian ESDM kepada PT EMM untuk menggarap kekayaan alam Aceh terkesan ditempuh diam-diam tanpa sosialisasi. Menurutnya hal itu akan menumbuhkan kecurigaan sehingga berpotensi juga memicu timbulnya gejolak di tengah masyarakat.

“Pasti semua orang Aceh merasa sangat terkejut kok tiba-tiba ada izin tambang. Selain aneh, saya juga mengkhawatirkan kebijakan yang dilakukan diam-diam ini akan menumbuhkan persepsi bahwa pusat sedang berupaya mencurangi Aceh,” ujar Indra.

BACA: Ramai-ramai Tolak Tambang Emas PT EMM di Nagan Raya, dari Warga Sampai Senator

Apalagi, lanjut Indra, di tengah publik kini beredar luas informasi menyebutkan sumberdaya emas yang terkandung di kawasan pegunungan Beutong mengimbangi tambang emas yang ada di provinsi Papua.

“Aceh punya sejarah kelam di masa lalu tentang bagaimana sumberdaya alamnya dikeruk dan diangkut keluar namun Aceh tidak memperoleh apapun. Maka jangan sampai, kebijakan sepihak kementerian ESDM ini jadi pemicu timbulnya kecurigaan,” tegasnya.

Aktivis antikorupsi ini juga mengkhawatirkan jika isu kebijakan penerbitan izin tambang ini akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggerus elektabilitas Jokowi di Aceh. Ia meminta kementerian ESDM segera melakukan evaluasi.

“Tentu lebijakan model begitu itu bukan gaya Pak Jokowi yang serba menerapkan prinsip transparansi. Untuk itu ESDM harus meninjau ulang, dan apabila dalam prosesnya ditemukan ada penyimpangan maka harus dibatalkan,” tandas Indra Putra. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top