ACEHSATU.COM – Era digital telah banyak mempengaruhi orang dalam berbagai hal termasuk meningkatnya kualitas kejahatan korupsi, namun juga memiliki peluang yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kalau kita melihat dari teori peluang yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan benar benar terjadi.

Maka nilai peluang yang paling rendah berarti menunjukkan bahwa kemungkinan suatu peristiwa tersebut akan terjadi sangat kecil.

Sebaliknya jika kita nilai peluang tinggi maka kemungkinan besar suatu peristiwa akan terjadi. Peluang dapat kita maksudkan sebagai situasi atau kondisi yang ada di lingkungan atau masyarakat yang memberikan kemungkinan upaya pemberantasan korupsi bisa berhasil di era digital ini.

Situasi dan kondisi yang dimaksud mencakup lingkup luas, seperti budaya, kondisi sosial politik, perundang-undangan dan peraturan pemerintah, teknologi dan sebagainya.

Mari kita lihat peluang dari sisi budaya. Budaya yang ada di Indonesia merupakan budaya adiluhung.

Budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebaikan, keselarasan alam semesta serta menempatkan agama dan ketuhanan pada tataran yang paling tinggi. Artinya bahwa dari aspek budaya peluang untuk memberantas korupsi memiliki peluang dan nilai tinggi.

Akademisi Universitas Indonesia Gandjar Laksamana Bonaprapta pada sebuah kesempatan mengatakan korupsi bukanlah budaya, sebab jika korupsi merupakan budaya maka pelakunya adalah budayawan.

Begitu pula, korupsi akan atau harus dilestarikan bila disebut budaya. Yang benar adalah korupsi itu sebagai kejahatan bahkan tergolong kejahatan luar biasa.

Ditengah kemajuan teknologi di mana era digital menjadi zaman yang memaksa setiap orang untuk melek dengan perangkat-perangkat elektronik tentu saja dapat menimbulkan efek ganda.

Satu sisi secara positif akan menguntungkan upaya-upaya pemberantasan korupsi karena dapat dijadikan sebagai alat pengawasan dan pengendalian.

Namun disisi lain pula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jahat oleh orang-orang yang ahli di bidang teknologi ini.

Sehingga dari aspek kecanggihan teknologi informasi dan digitalisasi peluang untuk menekan tindak kejahatan pidana korupsi cukup besar untuk dimanfaatkan.

Hanya saja perlu dibangun sinergitas dan konektivitas dengan berbagai elemen yang memiliki pandangan dan semangat yang sama dalam melawan korupsi. Itu menjadi pekerjaan rumah kita semua tentunya.

Begitu pula tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan semakin baik dari waktu ke waktu walaupun belum dapat dikatakan memuaskan. Namun semuanya adalah proses menuju pada tingkat kesempurnaan.

Tingkat buta huruf di negara kita terus mengalami penurunan yang signifikan. Data Kemendikbud (2017) tercatat penurunan angka 9,93% yang artinya hanya tinggal 2,07% atau setara 3,4 juta jiwa yang masih harus menjadi target penuntasan buta huruf.

Data ini juga menunjukkan pendidikan wajib dari SD hingga SMP boleh dikatakan cukup berhasil begitu juga pada tingkat SMA. Ini maknanya dari sisi pendidikan peluang pemberantasan korupsi juga tergolong tinggi.

Jika didukung dengan situasi politik dan ekonomi yang stabil maka strategi dan upaya membumihanguskan kejahatan pidana korupsi di Indonesia akan semakin mudah dilakukan.

Good will pemerintah serta para penegak hukum memiliki komitmen tinggi terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi para koruptor akan mendapatkan support energi yang luar biasa.

Bagaimana pun secara perundang-undangan dan peraturan pemerintah, komitmen konkrit pemberantasan korupsi tercermin dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas amanah konstitusi dan ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang ini kemudian diubah menjadi UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 32/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 30/2002 tentang KPK. Saat ini pun terjadi perubahan UU KPK menjadi UU No. 19/2019 tentang KPK.

Para pengamat hukum kemudian mengatakan ini sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah memberantas korupsi.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pada era digital ini di mana setiap orang dapat terhubung dengan internet dan mereka memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik maka peluang menjadikan Indonesia terbebas dari korupsi sangat besar.

Prinsip prinsip transparansi dapat diwujudkan dalam aspek pelayanan publik dan penyelenggaraan keuangan negara yang dapat diawasi oleh masyarakat secara daring karena semuanya dapat diakses. (*)