Ekonomi Aceh Tak Pernah Makmur Jika Tidak Optimal Dalam Perencanaan

Oleh: Dr. Zainuddin, SE.,M.Si.

ACEHSATU.COM – Jika menilik pembangunan Indonesia dengan keberadaan lembaga perencana pembangunan yang sangat komplit, mulai dari pusat hingga ke daerah seakan-akan tidak ada program yang dikucurkan menjadi sia-sia akibat adanya penyelewengan alias dikorupsi.

Sebab hal itu tidak mungkin terjadi karena pengawasan dapat dilakukan sejak perencanaan program diusulkan.

Begitu juga dengan Aceh, provinsi ini memiliki lembaga perencanaan yang sangat lengkap, yaitu Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah). Bappeda terbentuk hingga  ke tingkat kabupaten/kota.

Dengan adanya lembaga perencanaan, maka akan menghindari program sia-sia yang diluncurkan pemerintah, semisal program yang mengada-ada atau program yang yang kurang tepat sasaran, termasuk program tumpang tindih dalam penganggaran, sehingga semaksimalkan mungkin akan terhindar dari kebocoran.

Oleh sebab itu, badan perencanaan bukan hanya menampung usulan lalu di mapping untuk dijadikan sebuah produk perencanaan.

Akan tetapi harus benar-benar dilakukan analisis berdasarkan data-data yang harus digali oleh lembaga perencanaan itu sendiri, jangan hanya menerima report data dari para pihak yang belum tentu kredibel dan jujur.

Disamping harus berdasarkan data juga harus dianalisis tentang kebutuhan, dampaknya terhadap rakyat, dan  lingkungan serta sosial kemasyarakatan.

Dengan adanya perencanaan yang benar dan baik, tentu control terhadap perlakuan program bisa dilakukan dengan baik dan benar pula, sehingga akan terhindari kebocoran alias malpraktek oleh pelaku termasuk didalamnya siapapun yang terlibat atas program tersebut.

Selanjutnya, bila program pembangunan berjalan seperti direncanakan tentu akan menghasilkan dampak (impact) kepada kesejahteraan rakyat benar-benar tepat sasaran, dan biasanya program yang terencana dengan baik itu tidak akan terjadi prematur terhadap hasilnya, maknanya dia akan bertahan hidup yang memiliki nilai ekonomis seperti yang direncanakan, bukan hanya bertahan sebatas peresmian saja.

Pertanyaannya apakah pembangunan di Aceh sudah dilakukan perencanaan dengan baik dan benar?

Dalam tulisan ini penulis mencoba meraba-raba jawaban publik atas pertanyaan ini, tentu ada perencanaan yang yang sudah benar dan baik.

Walaupun masih ada yang terekspos ke masyarakat masih adanya perencanaan yang sangat kurang baik, seperti baru-baru ini viral tentang proyek lembu yang hampir mati di Aceh besar.

Adanya masalah peruntukan rumah dhuafa yang salah sasaran, adanya pembangunan yang menghabiskan banyak uang negara tetapi sia-sia atau dibangun asal jadi dan lain sebagainya dan lain sebagainya.

Atas kejadian yang mengarah kepada mal praktek sebenarnya yang perlu bertanggung jawab pertama adalah lembaga perencanaan baru kemudian lembaga pengawasan dan penyelenggara itu sendiri.

Oleh sebab itu, semestinya badan perencanaan harus benar-benar diisi oleh orang-orang yang kapabel dan penuh tanggung jawab serta memiliki komitmen tinggi terhadap rakyat.

Bila di badan perencana tidak diisi oleh orang-orang yang kapabel dan memiliki komitmen tinggi terhadap rakyat, maka akan melahirkan output perencanaan yang orientasinya asal bapak senang.

Ketika kondisi ini terus berlanjut, maka sesungguhnya harapan masa depan yang lebih baik menjadi hanya sebatas retorika saja.

Pada akhirnya konsep manajemen tidak terbantahkan, bahwa bila ingin program berjalan seperti harapan kuatkan perencanaan.

Perencanaan semestinya bukan mengiyakan usulan suara terbanyak tetapi harus melalui tahap-tahap analisis yang mendalam dengan dukungan naratif ilmiah yang kuat pula untuk sebuah program.

Banyak pihak yang menjadikan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) itu suatu output perencanaan, padahal itu kadang-kadang hanya pengewanjatahan keinginan dari pihak tertentu dengan sudut pandang yang bersangkutan semata.

Indikasi tersebut boleh dibuktikan misal tidak signifikannya dampak dana desa terhadap wajah pembangunan desa di Aceh, dimana banyak desa yang tidak berhasil mandiri dan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri.

Penulis menyarankan agar ke depan seluruh program pembangunan harus melalui perencanaan yang benar dan baik agar terhindar kesia-siaan dan salah sasaran.

Tidak berguna dana besar bila pengelolaan tidak profesional tentu tidak bermakna dan bahkan rakyat bisa mati kelaparan di daerah yang memiliki dana besar diakibatkan salah dalam perencanaan.

Ada istilah ikan kehausan di dalam air atau tikus mati di lumbung padi karena kelaparan. Hendaknya hal itu tidak berlaku di Nanggroe Aceh yang Mulia. (*)

(Penulis Adalah Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Dosen Universitas Serambi Mekah Aceh)