Duh Mahalnya Tes PCR, HMI Lhokseumawe: Janganlah Berbisnis dengan Rakyat!

Mereka merasa negara seperti sedang berbisnis dengan rakyatnya lewat penetapan harga tes COVID-19 yang mahal.
Mahalnya Tes PCR
Ketua Umum/Formatur HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli. (Foto: dok. HMI)

ACEHSATU.COM | LHOKSEUMAWE – Mahalnya tes PCR jadi perhatian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe, Aceh Utara.

Organisasi mahasiswa Islam itu menyampaikan kritiknya terhadap harga tes PCR dan tes antigen yang mahal.

Mereka merasa negara seperti sedang berbisnis dengan rakyatnya lewat penetapan harga tes COVID-19 yang mahal.

“Setop berbisnis dengan rakyat,” kata Ketua Umum/Formatur HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli, dalam siaran persnya, Jumat (13/8/2021).

Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat Kemenkes menetapkan batasan harga rapid antigen tertinggi sebesar Rp 250 ribu untuk Pulau Jawa dan Rp 275 untuk luar Jawa. Sementara itu, harga tes RT-PCR tertinggi sebesar Rp 900 ribu. Menurut HMI Lhokseumawe, harga itu tidak masuk akal untuk kondisi rakyat kebanyakan.

“Tes antigen Rp 250 ribu dan tes PCR Rp 900 ribu itu melangit dan tidak manusiawi. Pemerintah harusnya peka dalam kondisi pendapatan masyarakat sedang kronis. Jika mereka ada keperluan mau ke luar kota yang mendesak diwajibkan tes antigen atau PCR, namun harga tes nya sangat melangit, bahkan lebih mahal daripada ongkos bepergian. Ini sangat tidak rasional menurut kami,” kata Fadli.

Mahalnya harga tes dinilainya tidak sesuai konstitusi. Soalnya, UUD Negara Republik Indonesia mengamanahkan penjaminan hidup sejahtera termasuk dalam layanan kesehatan, tertera dalam Pasal 28H ayat (1). Dia juga membandingkan dengan India. Negara itu punya harga tes PCR terjangkau sepuluh kali lipat lebih rendah ketimbang yang ada di Indonesia.

“Jadi mahalnya tarif tes swab antigen dan PCR itu lari dari semangat konstitusi,” ujarnya.

Meski demikian, Fadli juga mengapresiasi adanya pemberlakuan vaksinasi gratis di seluruh daerah Indonesia sampai pelosok. Namun, kata Fadli, seharusnya tes swab juga harus demikian, pemerintah harus menggratiskan rapid test dan tes swab PCR sebagai solusi untuk masyarakat di tengah pandemi ini.

“Kita minta tes ini digratiskan, dan kita ini siap bantu pemerintah dalam melawan pandemi COVID-19 ini, tapi pemerintah juga harus siap menjawab persoalan dan hadir di tengah masyarakat, termasuk soal tes ini, ini sangat tak manusiawi harganya,” tuturnya.

Soal harga tes PCR di India dan Indonesia yang terpaut jauh, Kementerian Kesehatan menegaskan penetapan harga tertinggi PCR di RI telah dikonsultasikan dengan berbagai pihak, maka hasilnya adalah harga yang umum diketahui saat ini, tarif batas tertinggi untuk swab PCR mandiri sebesar Rp 900 ribu.

“Prinsipnya, kami terbuka untuk berbagai masukan juga bila perlu dilakukan evaluasi tentang harga PCR ini,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Kamis (12/8) kemarin.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan soal syarat masuk mal. Untuk warga yang hendak masuk mal tapi tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan, warga tersebut harus mencantumkan hasil negatif PCR yang berlaku 2×24 jam atau hasil negatif swab antigen yang berlaku 1×24 jam.

Mahalnya Tes PCR
Ketua Umum/Formatur HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli. (Foto: dok. HMI)

Berdasarkan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19, syarat naik kereta api antarkota di Jawa dan Sumatera di PPKM terbaru salah satunya menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2×24 jam atau rapid test antigen maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3, dan 2 Jawa-Bali, salah satu syarat untuk terbang memakai pesawat antarkota adalah hasil tes negatif antigen (H-1) untuk yang sudah divaksin dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis pertama.

DAMRI juga mewajibkan penumpangnya mengantongi kartu vaksin minimal dosis pertama, surat keterangan hasil negatif rapid test antigen maksimal 1×24 jam, atau tes RT PCR maksimal 2×24 jam. (*)