DPRK Langsa Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Minta Presiden Keluarkan Perpu

Mahasiswa menganggap pengesahan UU Cipta Kerja, selain telah memunculkan kegaduhan ditengah masyarakat yang sedang dalam kondisi pandemi Covid-19 serta tidak berpihak terhadap buruh dan masyarakat pekerja.
Foto. Langsasatu.com

ACEHSATU.COM, LANGSA – Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Langsa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Hal itu dengan dilakukan pembacaan pernyataan penolakan oleh Wakil Ketua DPRK Kota Langsa, Ir.Joni.

Dihadapan peserta aksi, politisi senior partai Demokrat Kota Langsa itu membaca pernyataan yang berbunyi antara lain:

“Kami DPRK Langsa menyatakan sikap menolak UU Omnibus Law sebagaimana petisi yang disampaikan oleh adik adik mahasiswa Universitas Samudra Langsa sore ini, dan meminta Presiden RI agar mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Omnibus Law tersebut,” kata Ir.Joni, seperti dikutip LANGSASATU.COM, Kamis (8/10/2020).

Seperti diberitakan ribuan mahasiswa dari dua Perguruan Tinggi Negeri di Kota Langsa yaitu Universitas Samudera (Unsam) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa pada Kamis (8/10/2020) menggelar aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Mahasiswa menganggap pengesahan UU Cipta Kerja, selain telah memunculkan kegaduhan ditengah masyarakat yang sedang dalam kondisi pandemi Covid-19 serta tidak berpihak terhadap buruh dan masyarakat pekerja.

Aksi mahasiswa itu berlangsung dibawah pengamanan dari pihak kepolisian, satpol PP serta keamanan internal DPRK Langsa. Secara keseluruhan jalannya aksi tertib dan kondusif. (*)