DPRK Aceh Utara Ultimatum PGE Evaluasi Syarat Rekrutmen Tenaga Kerja

Perekrutan tenaga kerja di perusahaan migas PT Pema Global Energi (PGE) menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat terkait dengan persyaratan.
DPRK Aceh Utara
Anggota Komisi II DPRK Aceh Utara, H Anwar Risyek. Dok. pribadi

ACEHSATU.COM | LHOKSUKON – Polemik perekrutan tenaga kerja di perusahaan migas yang beroperasi di Aceh Utara yakni PT Pema Global Energi (PGE) menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat terkait dengan persyaratan.

Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRK Aceh Utara, dan juga Anggota Komisi II DPRK Aceh Utara, H Anwar Risyek pun angkat bicara terkait dengan persyaratan perekrutan tenaga kerja di perusahaan Migas PT Pema Global Energi (PGE) dimana salah satu persyaratan yang dianggap tidak wajar.

Kepada ACEHSATU.com pada Rabu (24/11/2021) ia menuturkan bahwa persyaratan yang menyebutkan harus memiliki pengalaman kerja  untuk tingkat pendidikan D3 minimal 7 Tahun dan untuk tamatan SMA/sederajat harus memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun, hal ini sangatlah tidak wajar.

“Kita dari Komisi II DPRK Aceh Utara akan memanggil kembali pihak Pema Global Energi (PGE) agar melakukan evaluasi terhadap persyaratan tersebut,” ucap Anwar.

Ditambahkan, persyaratan tersebut akan didesak supaya diubah atau pun diberikan kekhususan untuk putra -putri Aceh Utara.

DPRK Aceh Utara
Anggota Komisi II DPRK Aceh Utara, H Anwar Risyek. Dok. pribadi

“Dan kalaupun itu tidak diubah, maka untuk siapa lapangan kerja di Aceh Utara, apakah untuk orang luar Aceh Utara,” katanya mempertanyakan.

Seharusnya pihak PGE memberikan kekhususan terhadap putra putri Aceh Utara agar bisa bekerja di perusahaan Tersebut.

Kalau itu persyaratan yang diberikan sama saja putra-putri Aceh Utara tidak bakal bekerja di perusahaan Tersebut.

“Janganlah buat putra -putri Aceh Utara menjadi penonton di tanahnya sendiri.janganlah semboyan “Buya Krueng Teudong dong Buya tameng meuraseuki” itu terjadi pada putra – putri Aceh Utara,” katanya.

Dikatakan, hal ini sangatlah disayangkan nasib putra-putri Aceh Utara yang baru lulus dari perguruan tinggi tapi tidak tersedia lapangan kerja karena persyaratan yang tidak wajar.

“Jadi untuk apa juga mereka menempuh pendidikan kalau tidak diutamakan, dan juga kalau itu persyaratannya maka sampai kapan pun putra -putri kita tidak dapat pekerjaan dan ini akan menjadi bom waktu buat kita semua, seharusnya persyaratan yang demikian tidaklah perlu. Ini bukan saja di PGE namun juga di tempat lain juga,” terang Anwar.

Selain itu dirinya juga sepakat dengan pernyataan Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara Nazrizal alis cek bay, beberapa waktu lalu.

“Dalam waktu dekat ini akan kita panggil kembali pihak PGE untuk membahas permasalahan tersebut,” pungkas Anwar. (*)