DPRK Aceh Besar Didesak Segera Bentuk Pansus Penempatan Tenaga Kesehatan

DPRK Aceh Besar Didesak Segera Bentuk Pansus Penempatan Tenaga Kesahatan

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Kebijakan mutasi terhadap seorang Bidan Desa (Bides) yang selama ini bertugas di Gampong Pudeng, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar ke tempat lain, secara tidak langsung membuka sisi persoalan lain terkait indikasi krisis tenaga kesehatan di kabupaten itu.

Karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar didesak segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri kebijakan pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan yang terjadi lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Besar.

Demikian antara lain pernyataan yang disampaikan mantan aktifis mahasiswa Jonizar kepada ACEHSATU.COM, Senin (13/7/2020).

Dia mengatakan, pemenuhan tenaga kesehatan untuk melayani kebutuhan kesehatan warga merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah.

“Dalam hal ini mohon Ketua DPRK Aceh Besar atau komisi terkait segera membentuk Pansus atau alat kelengkapan lain, tidak hanya Lhoong tapi kecamatan terisolir lain di Kabupaten Aceh Besar, agar dapat melihat langsung dan segera mencari solusi secepatnya. Karena ini menyangkut permasalahan kemanusian,” ucap Jonizar.

Disebutkan, sinyalemen krisis tenaga kesehatan tidak hanya terjadi di Kecamatan Lhoong saja. Jhon meyakini hal yang sama juga terjadi di kecamatan terpencil lain di Kabupaten Aceh Besar.

“Pertanda kurangnya tenaga kesehatan di Aceh Besar, khususnya bides, dapat dilihat setelah Dinkes Aceh Besar memindahkan tugaskan salah seorang bides di Kecamatan Lhoong yaitu Bides yang bertugas di Gampong Pudeng beberapa hari lalu secara diam diam,” jelas Jhon.

Jhon sendiri menyesalkan pemindahan yang sedemikian rupa. Apalagi dengan status Lhoong sebagai salah satu kecamatan terpencil di Aceh Besar, sehingga menyulitkan warga untuk mengakses pelayanan kesehatan ke tempat lain di luar Lhoong.

Menurutnya,  hal ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Aceh Besar tengah mengalami krisis tenaga kesehatan, khususnya tenaga bides.

Jhon juga menyoroti terkait kedisiplinan tenaga kesehatan yang terjadi di Kecamatan Lhoong selama ini. Kata dia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada bides yang tidak menetap di rumah dinas. Bides itu lebih memilih tingal di rumah pribadi dengan jarak yang sulit dijangkau warga.

“Seharusnya Dinkes maupun Kepala Puskesmas harus sering sering mengevaluasi hal ini, karena jika terjadi sesuatu hal akibat ketiadaan pelayanan tenaga kesehatan maka yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas dan bidan desa itu sendiri,” tandasnya. (*)