DPRA Ungkap Hasil Pansus LHP BPK, Apa Saja Temuan Lembaga Audit Terkait Belanja Aceh Tahun 2019?

Temuan ketidakpatuhan terhdapa ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran Aceh tahun 2019
ILUSTRASI - Temuan BPK Perwakilan Aceh terkait pelaksanaan anggaran Aceh thun 2019.

BPK, dalam laporannya menyebut, terdapat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan terhadap sejumlah pegawai negeri sipil, baik yang diturunkan pangkatnya maupun yang diberhentikan secara tidak hormat.

4. Terdapat ketidaksesuaian spesifikasi atas tiga paket pekerjaan di tiga SKPA sebesar Rp294 juta lebih.

5. PPh dan PPN atas pembatalan dua pekerjaan TA 2019 sebesar Rp1,91 miliar lebih belum disetor ke kas Pemerintah Aceh.

6. Terdapat dua paket pekerjaan pada dua SKPA terlambat dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan, yaitu Dinas Pengairan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

7. Pembangunan Jembatan Alur Drien Jalan Lingkar Kota Langsa bersumber dari dana Otsus Aceh terlambat namun pembayaran 100 persen (penuh) dilakukan sebelum pekerjaan selesai.

Pekerjaan yang menelan anggaran sebesar Rp8,59 miliar lebih ini dilaksanakan oleh CV FP berdasarkan ikatan kontrak dengan penyedia pekerjaan yaitu Dinas PUPR Aceh bernomor 43-AC/BANG/PUPR/APBA/2019 tanggal 12 September 2019.

Baca juga:

Pansus DPRA Temukan Kelebihan Bayar Uang Aceh Capai Rp23 Miliar, Sebut akan Diteruskan ke Penegak Hukum

8. Hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi DI Kuta Tinggi Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai dengan direncanakan dan hasil pekerjaan buruk karena terdapat kerusakan pada dinding bangunan.

Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh dengan pelaksana CV WHK berdasarkan kontrak KU.602-A/KPA-UPTD.V/131/2019  tanggal 19 Mei 2019 yang nilainya mencapai Rp7,48 miliar lebih.

9. Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Cunda Lhokseumawe sebesar Rp585 juta lebih.

Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas PUPR Aceh ini ini dilakukan oleh PT MGU berdasarkan kontrak nomor 17-AC/PEMEL/PUPR/APBA/2019 dengan nilai kontrak Rp2,86 miliar lebih.

10. Terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tidak sesuai ketentuan. (*)