DPRA Kibarkan Bulan Bintang Pada 15 Agustus 2021

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh akan mengibarkan bendera bulan bintang pada 15 Agustus 2021.
DPRA Kibarkan Bulan Bintang
Ilustrasi. Foto: kluet.blogspot

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh akan mengibarkan bendera bulan bintang pada 15 Agustus 2021.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPR Aceh, Dahlan Djamaluddin seperti dilansir Serambinews.com.

Dahlan mengatakan, pihak DPRA akan mengupayakan agar bendera Aceh, Bintang Bulan dapat berkibar di Aceh pada 15 Agustus 2021 mendatang, dengan kesepakatan bersama Jakarta-Aceh.

“Segenap anggota DPRA berkomitmen untuk mengupayakan perwujudan Qanun Bendera Aceh, serta Himne. Kami akan upayakan pada 15 Agustus 2021 mendatang, Bendera Bintang Bulan dapat dikibarkan di seluruh Aceh," ujarnya.

Menurutnya, bendera Aceh tersebut dapat berkibar dengan usaha secara berkelanjutan dan kontinyu dari semua pihak, terutama yang terlibat dialog konstruktif baik dari tingkat Aceh hingga tingkat Nasional.

Hal ini merupakan bagian kebersamaan atas komitmen upaya damai yang telah disepakati. Salah satunya adalah pengesahan bendera Aceh, Bintang Bulan.

"Ini merupakan sebuah produk politik dari demokrasi yang mesti dipenuhi dan telah disepakati oleh seluruh Fraksi di DPR Aceh pada 2013 lalu," jelasnya.

Pada tahun lalu, bendera bulan bintang sempat berkibar di kantor Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh di Banda Aceh.

Pengibaran bendara Bulan Bintang dilakukan di Kantor DPA Partai Aceh di Banda Aceh, Sabtu (15/8/2020).

Bendera tersebut dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih dan bendera Partai Aceh.

Posisi bendera Bulan Bintang dikibarkan lebih rendah dari bendera Merah Putih.

Namun, bendera Bulan Bintang sejajar bendara Partai Aceh.

Juru Bicara Partai Aceh Muhammad Saleh mengatakan pengibaran Bulan Bintang dalam rangkaian memperingati 15 tahun perdamaian Aceh.

"Sejak perdamaian Aceh berlangsung hingga 15 tahun, baru kali ini bendera Bulan Bintang dikibarkan di Kantor Partai Aceh. Untuk ke depan, kami lihat nanti apakah dikibarkan atau tidak," kata Muhammad Saleh.

DPRA Kibarkan Bulan Bintang
Ilustrasi. Foto: kluet.blogspot

Muhammad Saleh mengatakan pihaknya mengibarkan bendera Bulan Bintang berdasarkan qanun atau peraturan daerah yang sudah diundangkan dalam lembaran daerah.

Menurut Muhammad Saleh, qanun tersebut merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut merupakan buah kesepakatan damai RI dan GAM.

"Sampai kini, qanun yang menetapkan bendera Bulan Bintang sebagai bendera daerah belum dicabut. Artinya, pengibaran bendera Bulan Bintang yang kami lakukan secara legal dan tidak ada aturan yang dilanggar," kata Muhammad Saleh.

Bendera Bulan Bintang tersebut berkibar hampir dua jam di tiang bendera depan Kantor DPA Partai Aceh. Sejumlah polisi terlihat berjaga-jaga di depan kantor partai lokal tersebut.

Bendera yang mirip bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada masa konflik tersebut akhirnya diturunkan setelah polisi sempat berkomunikasi dengan politisi Partai Aceh. (*)