DPRA Desak Pemerintah Aceh Tes Swab Semua Warga Aceh

DPR Aceh (DPRA) meminta Pemprov melakukan evaluasi menyeluruh terkait kebijakan penanganan virus Corona (COVID-19). Pihak legislatif mendesak pemerintah 'menutup keran' penyebaran COVID-19 di Tanah Rencong.
Konferensi Pers di DPR Aceh (Agus Setyadi/detikcom)

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – DPR Aceh (DPRA) meminta Pemprov melakukan evaluasi menyeluruh terkait kebijakan penanganan virus Corona (COVID-19). Pihak legislatif mendesak pemerintah ‘menutup keran’ penyebaran COVID-19 di Tanah Rencong.

“Per tanggal 13 September kemarin, kasus positif Corona di Aceh sudah 2.738 orang. Artinya bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, maka saatnya sebenarnya evaluasi menyeluruh harus dilakukan,” kata Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Senin (14/9/2020).

Menurutnya, Pemprov Aceh harus membuat kebijakan terstruktur dan sistematis untuk memutus rantai penyebaran Corona. Salah satunya tes swab massal terhadap seluruh warga Aceh.

“Langkah taktis pertama yang harus dilakukan adalah melakukan tes swab massal secara menyeluruh agar kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran. Setelah tes bisa dilakukan tracing untuk diambil kebijakan pemutus mata rantai penyebaran,” jelas politikus Partai Aceh ini.

Dahlan menyebut saat ini tidak diketahui lagi klaster penyebaran virus Corona di Aceh. Tes swab massal dinilai penting agar pemerintah dapat memutuskan apakah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terbatas atau menyeluruh.

“Pemerintah harus tutup keran penyebaran Corona, caranya dilakukan swab massal sebagai upaya pencegahan,” ujarnya.

Dahlan menyebut penyebaran Corona di Aceh semakin mengkhawatirkan karena pemerintah Aceh tidak punya sense of crisis dalam menghadapi pandemi. Jumlah warga yang sudah dites swab juga disebut tidak pernah dibuka ke publik.

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), jelas Dahlan, menduga penyebaran virus Corona sudah menyasar klaster keluarga. DPR Aceh meminta Pemprov terbuka terkait data penyebaran.

“Kita tidak pernah tahu klaster-klaster mana saja yang sudah terbentuk dalam penyebaran wabah ini. Pemerintah Aceh tidak pernah terbuka. Setiap hari yang dijelaskan adalah jumlah penambahan positif. Masyarakat perlu tahu lebih dari itu, bagaimana penyebaran, bagaimana antisipasi, di mana klaster terbesar dan informasi lainnya,” katanya. (*)