oleh

DKPP Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Panwaslih Aceh

-Hukum-34 views

ACEHSATU.COM | JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perkara pelanggaran kode etik Panwaslih Aceh, Jumat (31/3/2017). Sidang dengan nomor aduan 31/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 6 Februari 2017 menyidangkan Pengadu atas nama Tim Hukum Irwandi Yusuf terhadap Teradu Komisioner Panwaslih Aceh.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPKPP Prof Dr Jimly Ashiddiqie itu dimulai pukul  09.30 WIB dengan diawali penyampaian keterangan oleh pihak Pengadu.

Dalam keterangannya, Pengadu yang diwakili Mohd Jully Fuady SH dan Syahminan Zakaria SHI MH menyampaikan bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 mendatangi kantor Panwaslih Aceh untuk membuat laporan kejadian pelanggaran saat kampanye yang dilakukan Pasangan Calon nomor 5 pada tanggal 17 januari 2017.

Namun Komisioner Panwaslih Aceh tidak berada di kantor dan tidak bisa menerima laporan sehingga menawarkan untuk datang keesokan harinya yaitu tanggal 24 Januari 2017.

Kemudian pada hari yang dijanjikan, Pengadu kembali datang ke kantor Panwaslih Aceh untuk membuat laporan. Akan tetapi Panwaslih beralasan bahwa laporan Tim Hukum Irwandi-Nova tidak dapat diterima karena telah daluarsa atau lewat batas waktu.

Sementara pihak Teradu yang dihadiri Ketua Panwaslih Aceh Aceh, Syamsul Bahri, beserta 3 orang anggota Panwaslih, Ismunazar, Irhamsyah dan Tharmizi membantah keterangan Pengadu. Menurut Teradu, pada tanggal 23 Januari 2017, pihak Pengadu tidak membuat laporan melainkan hanya datang ke Kantor Panwslih Aceh untuk berkonsultasi.

Sedangkan dalam persidangan terungkap, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan Pengadu, yakni Mohd Syafii Saragih SH, Isfanuddin Amir SH, dan Teuku Zulkarnaini SH, di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 pihaknya telah mendatangi Panwaslih Aceh.

Saksi menjelaskan, kedatangan pihaknya dimaksudkan bukan untuk berkonsultasi melainkan menyampaikan laporan pelanggaran saat kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 lalu.

Menurut saksi, Komisioner Panwaslih Aceh menyarankan agar saksi menunda laporannya hingga tanggal 24 Januari 2017.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi, Majelis Kode Etik DKPP menutup sidang dan akan melanjutkan sidang lanjutan dengan agenda putusan.

Komentar

Indeks Berita