ACEHSATU.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memastikan ketersediaan BBM bersubsidi jenis solar untuk kebutuhan melaut nelayan yang disalurkan oleh SPBUN tetap tersedia dan terpenuhi sesuai kebutuhan agar usaha nelayan berjalan lancar.
Demikian dikatakan Kepala DKP Aceh Aliman, S.Pi.,M.Si saat melakukan sidak, mengecek kondisi ketersediaan BBM di salah satu SPBUN yang ada di Komplek TPI Lama Lampulo, Banda Aceh, Rabu (29/05/2024).
Aliman bersama Plt Kabid Perikanan Tangkap, dan Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja mendatangi SPBUN PT Tuah Sejati untuk menulusuri beberapa informasi lapangan terkait keluhan kekurangan nelayan soal BBM bersubsidi.
Berdasarkan laporan pengelola SPBUN PT Tuah Sejati Aliman memperoleh informasi bahwa kuota BBM yang ada saat ini (eksisting) sebanyak 200 ton, dari jumlah tersebut memang ada penambahan dari sebelumnya sebanyak 8 ton. Tetapi dari jumlah tersebut masih belum mencukupi hingga 100-150 ton lagi setiap bulannya.
Aliman juga merincikan, dari kuota 200 ton itu, oleh PT Pertamina tidak memasok sekaligus. Tetapi disuplai rutin per hari, yakni sebanyak 8 ton atau 24 kali dalam sebulan. “Mungkin kedepan Pertamina dapat menambah lagi sampai 10-15 ton,”
Menurut Aliman, faktor BBM sangat mempengaruhi produktivitas nelayan dan harga ikan baik ditingkat grosir maupun pasar konsumen. Terlebih jika dikaitkan dengan pengendalian inflasi. “Biaya BBM menjadi variabel harga pokok penjualan bagi usaha penangkapan ikan, dan ini berkorelasi positif dengan tingkat harga ikan di pasar,”
DKP sendiri sebenarnya pada posisi dilematis, satu sisi harus menjaga arus suplai agar tidak merugikan pelaku usaha nelayan, sisi lainnya menjaga agar permintaan tetapi stabil. Dan faktor harga adalah titik temu kedua sisi tersebut.
“Kami senantiasa berupaya menjaga agar harga ikan tetap stabil sehingga inflasi dapat terkendali,” ujar Aliman kepada ACEHSATU.COM di sela-sela kunjungan lapangan kemarin.
Aliman juga mengatakan, terkait rencana pengajuan penambahan kuota BBM jenis solar untuk nelayan ini, pihaknya segera melakukan kajian komprehensif bersama stakeholder untuk memastikan angka yang ideal kebutuhan BBM nelayan.
“Atas dasar hasil kajian tersebut nantinya akan kita teruskan ke pihak Pertamina atau Badan Pelaksana Harian Migas Aceh agar dapat dipertimbangkan guna memenuhi permintaan pihak SPBUN yang ada di kawasan pelabuhan perikanan Lampulo bahkan jika memungkinkan di seluruh Aceh,” demikian Aliman.
