Disebut Narasi Anies soal Banjir Menyesatkan, Ini Jawaban Pemprov DKI

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi pernyataan Ahli Hidrologi Universitas Indonesia (UI), Firdaus Ali soal narasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan banjir di ibu kota yang dianggap menyesatkan.

ACEHSATU.COMPemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi pernyataan Ahli Hidrologi Universitas Indonesia (UI), Firdaus Ali soal narasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan banjir di ibu kota yang dianggap menyesatkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut konsep naturalisasi milik Anies dilengkapi dengan normalisasi untuk mengatasi banjir.

“Dua-duanya bisa diterapkan. Jadi melihat situasi dan kondisi mana sungai yang bisa kita lakukan dengan program normalisasi, mana naturalisasi,” ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kepada wartawan di Gedung DPR DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, seperti dilansir detik.com, Senin (19/10/2020).

Menurut Riza, tidak perlu membandingkan antara naturalisasi dan normalisasi.

Foto: Ahmad Riza Patria. (Ilman/detikcom).

“Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan. Punya tujuan maksud yang baik. Kita pastikan mana yang masuk program normalisasi, mana yang program naturalisasi,” tutur politikus Gerindra itu.

“Masih ada 13 sungai, kenapa kita harus ribut. Tugas kita bersama (pemerintah pusat dan daerah) untuk penanggulangan banjir,” sambung Riza.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta rapat bersama beberapa ahli untuk memberikan masukan soal penanganan banjir. Ahli Hidrologi dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali menyinggung soal konsep banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“(Anies mengatakan), melawan sunatullah kalau air dialirkan gorong-gorong ke laut. Karena yang desain gorong-gorong salah satunya saya. Dihadirkan narasi baru, naturalisasi, saya lihat rekaman YouTube, ini penyesatan,” ucap Firdaus dalam rapat bersama dengan Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, hari ini.

Pernyataan Anies tersebut disampaikan dalam kampanye Pilgub DKI 2017. Saat itu, Anies menentang penggusuran permukiman warga untuk program normalisasi sungai yang dilakukan dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta.

Menurut Firdaus, ada perbedaan konsep antara naturalisasi dan normalisasi. Naturalisasi tidak berfungsi untuk pengendalian banjir.

“Bukan naturalisasi yang bagus, bukan normalisasi terbaik. Ini menempatkan hal salah, kopiah ditempatkan di dengkul, sepatu ditaruh di kepala,” katanya.

“Normalisasi itu fungsinya untuk pengendalian banjir. Begitu hujan turun, secepat mungkin dialirkan ke hilir karena tidak punya ruang untuk menahan dia,” ucap Firdaus. (*)