Disdagprinkop dan UKM Bireuen Sudah Verifikasi 21 Ribu Berkas Usulan

Usulan itu untuk mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dampak Covid-19 Rp2,4 juta/orang, dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM.
Disdagprinkop dan UKM Bireuen
Sekretaris Disdagperinkop dan UKM Bireuen, Husaini menjemput berkas usulan BPUM masyarakat Gandapura dan Makmur, Selasa (27/10/2020) pagi. (Foto: Rahmat Hidayat/ACEHSATU.COM).

ACEHSATU.COM | BIREUEN – Disdagprinkop dan UKM Bireuen sudah verifikasi 21 ribu berkas usulan masyarakat pelaku UMKM di 17 kecamatan.

Usulan itu untuk mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dampak Covid-19 Rp2,4 juta/orang, dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

Dari total jumlah berkas itu, sebanyak 21 ribu berkas diantaranya, telah dilakukan verifikasi oleh pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Bireuen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Bireuen, Ir H Alie Basyah MSi, didampingi Sekretaris Husaini, kepada wartawan, Sabtu (21/11/2020).

Dijelaskan setelah diverifikasi berkas itu dikirim ke Dinas Perdagangan di Banda Aceh dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh. Ribuan berkas lain juga dilakukan pemeriksaan dan dikirim ke pihak terkait di Provinsi Aceh tersebut.

Dijelaskan, semua data yang diusulkan oleh masyarakat diperiksa kembali seperti KTP, kartu keluarga (KK). Setelah adanya pengesahan dari pihak terkait di Banda Aceh, selanjutnya berkas UMKM itu dikirim ke Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Bireuen melalui Disdagperinkop dan UKM membuka pendaftaran penerimaan berkas usulan pelaku UMKM untuk memperoleh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dampak Covid-19 dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp2,4 juta/orang.

Selanjutnya seluruh berkas telah diserah pelaku UKM saat pendaftaran di dinas dan di gampong diantar ke kantor camat, telah dijemput tim dinas untuk di verifikasi dan diperiksa pihak terkait di Provinsi Aceh, untuk selanjutnya di usul ke Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta. (*)