Dinilai Rugikan Aceh, Anggota DPRA Gugat Menteri ESDM CS

"Aceh mengalami kerugian sekitar Rp 2,6 triliun, agar perkiraan kerugian itu di bayarkan kepada Pemerintah Aceh" Anggota DPRA Asrizal Asnawi
Anggota Komisi 3 DPR Aceh, Asrizal Asnawi
Anggota Komisi 3 DPR Aceh, Asrizal Asnawi. acehsatu.com/ist

Dinilai Rugikan Aceh, Anggota DPRA Gugat Menteri ESDM CS

ACEHSATU.COM [ BANDA ACEH – Anggota Komisi 3 DPR Aceh, Asrizal Asnawi menggugat Menteri ESDM sebagai tergugat I, SKK Migas (tergugat II), PT Pertamina (tergugat III) dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) (tergugat IV) karena dinilai sangat merugikan Aceh khusunya Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur yang merupakan daerah pemilihan Asrizal.

Anggota DPRA Asrizal Asnawi kepada Acehsatu.com, Kamis (27/5/2021) mengatakan, gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh kuasa hukum advokad Safaruddin, SH CS dari Law Firm Safar and Partners. Gugatan di daftarkan Kamis, 27/5/2021) dengan register nomor 321/Pdt.G/2021/PN Jakart Pusat.

Menurut Asrizal, gugatan tersebut dilayangkan karena tiga instansi pengelola minyak dan gas bumi di blok didua daerah itu masih melakukan kontrak dengan SKK Migas, padahal Aceh sudah ada BPMA yang mengelola Migas di Aceh berdasarkan PP 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya minyak dan gas bumi di Aceh dan  SKK Migas sudah mengalihkan kontrak Pertamina ke BPMA sebagaimana diatur dalam pasal 90 PP 23/2015.

“Kita sangat dirugikan akibat pengalihan kontrak tersebut,” ujar Asrizal  

Politisi asal Aceh Tamiang ini memperkirakan Aceh mengalami kerugian sekitar Rp 2,6 triliun, dan Asrizal meminta agar perkiraan kerugian itu di bayarkan kepada Pemerintah Aceh dan meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintah kan kepada Kementerian ESDM, SKK Migas dan Pertamina agar mengalihkan kontraknya kepada BPMA.

Gugatan Anggota DPRA Asrizal Asnawi. acehsatu.com/ist

Beberapa poin gugatan diantaranya,  

  1. Khusus mengenai pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi di Aceh, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 160 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah Aceh akan dikelola secara bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Aceh dengan membentuk suatu BPMA yang ditetapkan bersama.
  2. Selanjutnya, kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak dan gas bumi di darat dan laut di wilayah Aceh dapat dilakukan jika keseluruhan isi perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah mengenai kontrak kerja sama tersebut Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dimana kewenangan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi sesuai dengan Undang-Undang tersebut merupakan wujud kepercayaan yang ikhlas dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan di Aceh. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam minyak dan gas bumi di Aceh ini mengatur mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah Aceh sesuai amanat di dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai survei umum, data dan wilayah kerja minyak dan gas bumi. Pembentukan, kontrak kerja Sama, kebijakan dalam kontrak kerja sama yang meliputi penentuan target jumlah produksi minyak dan gas bumi, produksi yang dijual (lifting), pengembalian biaya produksi (cost recovery), penerimaan negara, pengembangan masyarakat, dan penunjukan auditor independen, kewajiban pasca operasi termasuk reklamasi.
  3. Bahwa SKK Migas dan Kementerian ESDM sejak tahun 2005 telah menandatangani kontrak kerja sama migas ( dahulunya Badan PelaksanaKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dengan PT Pertamina EP dengan wilayah ekplorasi seluruh nusantara Indonesia, dan di Aceh ada tiga blok yaitu, Pertamina mengelola tiga blok migas di Aceh, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 1 dengan luas wilayah lebih kurang 4.392 Km persegi,  NAD -2 seluas 1.865 Km persegi, East Aceh seluas 76,93 Km persegi, dan Perlak sekitar 10 Km persegi.
  4. Bahwa akibat tidak dialihkannya kontrak Tergugat III kepada tergugat IV oleh Tergugat II dan Tergugat I, maka Daerah Aceh telah kehilangan pendapatannya dari migas Wilayah Kerjar  (WK) Migas tersebut yang menurut estimasi Penggugat sekita 2,6 Triliun.
  5. Bahwa dengan hilangnya pendapatan untuk Pemerintah Aceh maka tujuan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat Aceh akan sulit tercapai apalagi dalam dua tahun terakhir Aceh menjadi juara 1 sebagai daerah termiskin di Sumatera, padahal jika pendapatan dari WK Migas yang di kelola oleh Tergugat III itu diterima seperti yang Penggugat estimasikan tentu akan sangat membantu masyarakat Aceh keluar dari kemiskinan dan keluar dari Provinsi termiskin di Sumatera, jika saja pendapatan Aceh dari migas WK yang di kelola Tergugat III seperti yang  Penggugat estimasikan maka jika di bangun rumah layak huni bagi masyarakat Aceh yang dengan biayaRp. 80 juta / rumah akan terbangun 33.349 rumah layak huni bagi masyarakat Aceh (*)