Dinginnya Kamar Penjara: Pulanglah Ibu dan Rawatlah Bayimu

Meski sudah mendapatkan asimilasi, seorang ibu bersama bayinya yang divonis hukuman penjara oleh hakim yang menyidangkan kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Aceh Utara tetap saja mengundang keprihatinan dan rasa iba.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – Meski sudah mendapatkan asimilasi, seorang ibu bersama bayinya yang divonis hukuman penjara oleh hakim yang menyidangkan kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Aceh Utara tetap saja mengundang keprihatinan dan rasa iba.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Sehingga orang yang sedang menjalani masa hukuman tidak perlu dikurung dalam tahanan penjara tetapi bisa sebagai tahanan kota atau tahanan rumah.

Sebagaimana diberitakan oleh media ini sebelumnya, Isma Khaira (33), dipenjara bersama bayinya yang berusia 6 bulan usai dinyatakan bersalah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Majelis hakim PN Negeri Lhoksukan menyatakan Isma terbukti bersalah karena mencemarkan nama baik Keuchik (Kepala Desa) di status Facebook miliknya.

Kasus ini seolah telah mengusik rasa kemanusiaan publik dan sangat tidak bijaksana dalam pandangan umum. Seakan membenarkan persepsi masyarakat yang beranggapan antara menegakkan hukum tidak selalu paralel dengan keadilan.

Pasalnya menghukum seorang ibu bersama bayinya bukanlah contoh yang tepat untuk menegakkan keadilan. Artinya masih ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kasus ini diluar pengadilan.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan (non litigasi) atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa masih dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau secara kekeluargaan.

Kasus pelanggaran UU ITE memang bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya UU “karet” ini juga telah banyak memakan korban. Pada umumnya masuk ranah pidana terkait dengan pencemaran nama baik.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) Nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.

Undang-undang ini mengatur perilaku setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Padahal tindak pidana yang mengatur terkait pencemaran nama baik telah ada dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang tersebar pada beberapa pasal, yakni: Pencemaran secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP); Pencemaran secara tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP); Fitnah (Pasal 311 KUHP).

Kemudian, menggunakan UU ITE sebagai dasar menentukan sanksi hukum atas delik pencemaran nama baik dirasakan oleh publik kurang pas.

Namun perdebatan terkait hukum dan undang-undang mana yang dipakai biarlah hal itu menjadi diskursus para ahli hukum untuk memperbincangkannya.

Sebab terlepas dari itu, ada hal paling mendasar dalam konteks penegakan yang harus diketahui bersama yaitu bertujuan untuk mencapai keadilan dan memberikan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa.

Hukum dan keadilan sangatlah berhubungan erat. Hukum diharapkan dapat memberikan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya.

Namun dewasa ini keadilan seolah menjadi barang mahal yang jauh dari jangkauan masyarakat apalagi masyarakat golongan bawah.

Bahkan secara vulgar pisau hukum di negeri ini sering memperlihatkan dirinya yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Apabila orang kecil yang melakukan kesalahan, hukum terlihat begitu tegas dan keras. Sedangkan jika yang melakukan pelanggaran itu orang-orang besar dan kuat, maka hukum menjadi lembek dan tumpul.

Dalam kasus Isma Khaira kita melihat keadilan yang diperolehnya melalui palu hakim terlalu dipaksakan.

Kita beralasan sebelum kasus ini dibawa ke meja hijau, aparat penegak hukum atau penyelidik dan penyidik masih dapat melakukan ruang mediasi dengan para pihak.

Karena ini bukanlah kasus besar yang merugikan korban dalam jumlah banyak baik secara material maupun Immaterial.

Artinya alternatif penyelesaian secara kekeluargaan ditingkat gampong (desa) yang diprakarsai oleh Polisi atau lembaga adat masih sangat mungkin untuk dilakukan, mengingat tersangka/terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki bayi yang sedang diasuhnya.

Dan disinilah letak kebijaksanaan seorang korban untuk berbesar hati dan kecerdikan para penegak hukum untuk meraih nilai keadilan dan diberikan kepada seorang ibu.

Tentu saja tanpa mengesampingkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan luka yang telah diderita di korban, kasus ini belum layak untuk dibawa ke pengadilan.

Bila ditinjau dari segi konsep keadilan prosedural, yaitu keadilan yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat didalamnya, mensyaratkan setidaknya ada tiga komponen.

Ketiga komponen itu yakni; pertama, sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. Dalam hal ini undang-undang yang digunakan untuk menjerat Isma Khaira.

Kedua, kejelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan.

Dan ketiga, perlakuan interpersonal.

Dari ketiga persyaratan itu barangkali aturan formil yang dipakai untuk menghukum Isma Khaira masih memiliki kelemahan, apabila dugaan pencemaran nama baik yang dilakukannya di akun Facebook itu merupakan sebuah refleksi atau reaksi atas kebijakan pemerintah gampong yang dialamatkan kepada Keuchik sebagai pimpinan gampong.

Sebab itu ia tidak dapat dituduh telah melakukan pencemaran nama baik. Meskipun demikian etika dalam menyampaikan pendapat atau kritikan wajib diindahkan dalam berkomunikasi.

Akan tetapi karena menilai perbuatan Isma Khaira dengan menggunakan Undang Undang karet maka ia bisa ditarik kemana saja sesuai kepentingan.

Whatever, semuanya harus belajar dari kasus ini terutama para pihak yang sedang membela hak-hak masing-masing.

Untuk Ibu Isma Khaira pulanglah dan rawatlah bayimu dengan sebaik-baiknya. Usapkan wajahnya setiap hari dengan belaian kasih sayang.

Dan bisikkan ditelinganya bahwa keadilan tidak pernah ada di dunia ini.

Jika engkau yang tidak mendapatkan keadilan berarti orang lain yang sewenang-wenang.

Sebaliknya bila orang lain yang tidak mendapatkan keadilan berarti engkau yang telah berbuat kedhaliman. (*)