Nanggroe

Din Minimi dan Din Kopasus Koordinir Massa Relawan Irwandi

Aksi penggalangan massa itu kabarnya dilakukan Din Minimi dan Din Kopasus.

FOTO | NET

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH — Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih dalam penahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Informasi yang beredar, sejak Minggu (8/7/2018), aksi penahanan Irwandi Yusuf telah membuat ribuan relawannya kecewa di seluruh Aceh.

Mereka menuntut agar Irwandi Yusuf dikembalikan ke Aceh guna melanjutkan tugasnya memimpin Aceh sebagai Gubernur.

Aksi penggalangan massa itu kabarnya dilakukan Din Minimi dan Din Kopasus.

Keduannya dikabarkan menjadi koordinator aksi di Posko Pasar Batoh Banda Aceh pada Sabtu (7/7/2018), yang merencanakan aksi massa secara besar-besaran menuntut agar Irwandi dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Informasi tersebut kemudian beredar di media sosial secara luas dan menjadi media bagian dari aksi penggalangan massa.

Aksi itu direncakan akan dimulai dari depan Pasar Lamdom dan dilanjutkan ke Polada Aceh. Namun, tim Koalisi Masyarakat Aceh Bersatu masih mempertimbangkan agar pusat aksi hanya berlangsung di depan Masjid Raya Baiturahman.

Sebelumnya, KMAB merilis ke media  tentang sejumlah indikasi kejanggalan dalam proses penahanan Irwandi Yusuf.

Istilah OTT, menurut KMAB, ini adalah sebuah kekeliruan, karena saat penangkapan Irwandi Yusuf saat diamankan sedang istirahat di Pendopo dan tidak ada barang bukti di tangannya.

“Kami mengutuk keras Polda Aceh Karena melakukan pengamanan kepada publik figur pimpinan tertinggi di Aceh saat dibawa ke Bandara Iskandar Muda menggunakan Mobil Baracuda milik Brimob sebagaimana diboyongnya tersangka terorisme,” katanya.

“Kami sebagai bangsa Aceh akan membuat perhitungan dengan Negara Indonesia karena telah memperlakukan pimpinan kami secara semena-mena,” tambahnya.

Mengenai dengan proses hukum, KMAB menyatakan akan tetap akan mematuhi dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

“Tapi kami tetap menuntut agar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah agar dikembalikan ke Aceh atau diberikan penangguhan penahanannya,” tulis pernyataan KMAB. (*)

2 Comments

2 Comments

  1. Sulhan

    8 Juli 2018 at 10:06 pm

    Apa yg dilakukan oleh Polri sudah benar, yaitu membantu pengamanan dan kelancaran dlm proses penegakan hukum sesuai undang-undang yg berlaku.

  2. Sulhan

    8 Juli 2018 at 10:03 pm

    Apa yg dilakukan oleh Polri, dalam hal ini Polda Aceh sudah benar, membantu pengamanan dan kelancaran dlm proses penegakan hukum sesuai undang-undang yg berlaku.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top