Dimana Pak Bupati saat Masyarakat KM VIII Berkonflik dengan PT SA?

Sengketa berkepanjangan antara warga KM VIII Kecamatan Simpang Kramat Aceh Utara dengan PT Setya Agung berujung ke ranah hukum.
Aceh Utara Defisit Anggaran
Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib. Antara Aceh/HO/Dok Pemkab Aceh Utara

 ACEHSATU.COM | LHOKSUKON – Sengketa berkepanjangan antara warga KM VIII Kecamatan Simpang Kramat Aceh Utara dengan PT Setya Agung berujung ke ranah hukum.

PT Setya Agung melaporkan warga dan keuchik KM VIII ke Polres Lhokseumawe atas dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah oleh Syahrizal Ir, selaku staf legal perusahaan tersebut.

Menanggapi hal ini, Asosiasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Aceh Utara meminta Bupati untuk angkat bicara.

“Bupati tidak bisa hanya diam dan membiarkan hal ini menjadi polimik berkepanjangan karena ini menyangkut hak hidup rakyat,” tegas Abubakar selaku Ketua ABDESI Aceh Utara dalam siaran persnya yang diterima Acehsatu.com pada Minggu (18/09/2021).

Abubakar mengatakan jika pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak segera bertindak, polimik yang terjadi antara warga dan perusahaan akan menjadi bom waktu yang sewaktu -waktu akan meledak dan akhirnya masyarakat yang menjadi korban.

Terlebih lagi menurut pemberitaan di beberapa media berdasarkan surat PT SA Bupati telah duduk dengan manajemen perusahaan untuk penyelesaian sengketa tersebut.

“Namun sampai sekarang warga tidak tahu apa yang menjadi kesimpulan dalam pertemuan itu, terang Abu Bakar.

“Jika pemerintah tidak hadir untuk penyelesaian sengketa ini secara persuasif ,maka jika tidak asumsi masyarakat pemimpin mereka diam bisa di artikan mendukung konflik itu berjalan secara masiv dan ini jelas sangat bertolak belakang dengan visi misi Bupati Cek Mad,” kata ketua APDESI Aceh Utara ini. (*)